Pemkot Dikepung, Walikota Hanya Bersembunyi

SALAT DI JALAN: Massa melakukan salat Zuhur berjamaah di Jalan A Yani, usai melakukan aksi demo di kantor Pemkot Bekasi menolak izin pembangunan rumah ibadah.ARIESANT/RADAR BEKASI
SALAT DI JALAN: Massa melakukan salat Zuhur berjamaah di Jalan A Yani, usai melakukan aksi demo di kantor Pemkot Bekasi menolak izin pembangunan rumah ibadah.ARIESANT/RADAR BEKASI
SALAT DI JALAN: Massa melakukan salat Zuhur berjamaah di Jalan A Yani, usai melakukan aksi demo di kantor Pemkot Bekasi menolak izin pembangunan rumah ibadah.ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Kantor Pemkot Bekasi di Jalan A. Yani, Bekasi kemarin dikepung ratusan massa mengatasnamakan kelompok Silaturahmi Umat Islam Bekasi. Mereka memprotes izin pendirian rumah ibadah, Gereja Santa Clara di RT02/06, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara.

Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 itu sempat memanas, lantaran pengunjukrasa meminta Wali Kota Rahmat Effendi menemui mereka langsung. Orator berteriak-teriak dari mobil komando meminta wali kota keluar dari ruangannya. Massa juga membentangkan spanduk-spanduk di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang isinya menolak pendirian gereja Santa Clara.

Menjelang waktu Zuhur, permintaan massa belum membuahkan hasil. Pendemo yang kesal akhirnya menutup empat jalur lalulintas di Jalan Ahmad Yani. Sehingga terjadi kemacetan panjang. Massa juga sempat anarkis memukul kendaraan ronda empat yang memaksa melintas saat jalan ditutup, namun aksi tersebut berhasil dicegah koordinator aksi sehingga tidak meluas. Massa juga melaksanakan ibadah salat Zuhur di tengah jalan.

Aksi yang dipimpin KH Endang ini menekankan ketegasan wali kota Bekasi untuk mencabut rekomendasi izin pendirian gereja. Pihaknya menegaskan akan bertahan di depan kantor wali kota Bekasi hingga tuntutanya dipenuhi pemerintah.


“Apapun yang terjadi kami akan tetap bertahan disini. Walaupun harus mati kami sudah siap,” ucapnya.

Sebelumnya pihak Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Departemen Agama telah mengeluarkan rekomendasi pendirian gereja Santa Clara di lahan seluas 600 meter persegi. Rekomendasi tersebut, ditindak lanjuti oleh Pemkot Bekasi dengan mengeluarkan surat izin pembangunan.

Untuk mengantisipasi keadaan, sebanyak 2000 aparat gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, TNI dan Satpol PP serta satu unit kendaraan Water Canon disiagakan di gerbang depan kantor wali kota.

“Untuk penjagaan kami menurunkan 2000 aparat gabungan untuk menjaga keadaan agar kondusif. Saya juga menghimbau para demostran tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dalam menjalankan aksinya,” ungkap Waka Polda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Bimantara yang ikut terjun datang ke lokasi aksi.

Sementara, pada pukul 12.30 hasil mediasi antara 20 perwakilan aksi, wali kota dan FKUB akhirnya menyepakati pembangunan gereja katolik Santa Clara berstatus quo. Yang berarti tidak boleh ada aktivitas pembangunan gereja selama belum ada status hukum yang jelas.

“Kita sudah ada keputusan bahwa tidak ada pembangunan gereja,” ujar H. Arifin.

Usai para pendemo membubarkan diri, Pemkot Bekasi langsung mengadakan konfrensi pers, terkait hasil kesepakatan yang ditandatangani oleh wali kota Bekasi, Dandim, Wakapolres, FKUB Kota Bekasi, Kesbangpol, camat Bekasi Utara serta 11 tokoh ulama. (dat)