Kepala UPTD PPIH Gerah Diperiksa Kejari

SEPI PENGUNJUNG: Pasar Pusat Ikan Hias (PPIH) di Rawalumbu, Kota Bekasi sepi dari pengunjung. Pasalnya, pasar tersebut sudah masuk dalam penyidikan Kejari Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI
SEPI PENGUNJUNG: Pasar Pusat Ikan Hias (PPIH) di Rawalumbu, Kota Bekasi sepi dari pengunjung. Pasalnya, pasar tersebut sudah masuk dalam penyidikan Kejari Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI
SEPI PENGUNJUNG: Pasar Pusat Ikan Hias (PPIH) di Rawalumbu, Kota Bekasi sepi dari pengunjung. Pasalnya, pasar tersebut sudah masuk dalam penyidikan Kejari Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pasar Pusat Ikan Hias (PPIH) Rawalumbu, Kota Bekasi, Dewi Frida merasa keberatan (gerah) atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan Daerah (PAD) oleh pengurus sebelumnya yang mengakibatkan ada kerugian negara sekitar Rp400 juta.

“Saya paham, sebagai penegak hukum Kejari punya hak untuk memanggil siapa pun dan meminta keterangan dalam mengungkap sebuah kasus. Tapi dari sejumlah pertanyaan yang diajukan pihak Kejari, saya merasa disudutkan, bahkan seolah-olah sudah di-setting sedemikian rupa. Namun saya berupaya menjawab sesuai dengan aturan yang ada,” kata Dewi saat ditemui Radar Bekasi di ruang kerjanya, Senin (10/8).

Dewi mengakui, saat ini dirinya dipercayai untuk mengelola PPIH dengan tujuan bisa melakukan pembenahan, karena dari pengelola sebelumnya diketahui tidak ada sama sekali retribusi yang masuk ke PAD.

“Saya hanya ditugaskan untuk membenahi PPIH tersebut dan memungut retribusi, sehingga ada pemasukan ke PAD. Dalam pemungutan retribusi tersebut, saya berdasarkan Perda No 09 tahun 2012 tentang retribusi daerah di Kota Bekasi. Kalau ditanya mengenai kenapa pengelola sebelumnya tidak menyetorkan uang retribusi ke PAD, saya jawab tidak mengetahuinya,” ujar Dewi.


Sedangkan Kejari Bekasi seolah tidak serius dan lamban untuk menetapkan tersangka dalam kasus PPIH tersebut, meskipun sudah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Menanggapi hal itu, Kasi Intel Kejari Bekasi, Ferly Sarkowi beralasan kalau pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mengumpulkan berkas terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan PPIH yang tidak menyetorkan retribusi ke PAD Kota Bekasi.

“Hingga saat ini, meskipun sudah masuk tahap penyidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi, namun kami tidak mau gegabah untuk menetapkan tersangka. Oleh karena itu, kami masih akan terus melakukan pemanggilan saksi-saksi agar lebih menguatkan alat bukti demi kepentingan penetapan tersangka,” ucapnya saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin. (and)