F-Golkar Jilat Ludah Sendiri

ILUSTRASI : Sejumlah aparatur DPRD Kota Bekasi tengah mengikuti jalannya rapat paripurna pengumuman calon Ketua DPRD. ARIESANT/RADAR BEKASI
ILUSTRASI : Sejumlah aparatur DPRD Kota Bekasi tengah mengikuti jalannya rapat paripurna pengumuman calon Ketua DPRD. ARIESANT/RADAR BEKASI
ILUSTRASI : Sejumlah aparatur DPRD Kota Bekasi tengah mengikuti jalannya rapat paripurna pengumuman calon Ketua DPRD. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Munculnya opini yang menyebutkan proses administrasi birokrasi di DPRD Kota Bekasi berjalan lambat, dibantah Ketua Fraksi Golkar Kota Bekasi, Solecha. Kata dia, opini itu sangat tidak mendasar. Sebab, ia meyakini seluruh jajaran staf di sini menjalankan fungsinya dengan baik.

“Kami kira semua pihak yang ada di parlemen ini profesional dan menjalankan tugasnya dengan baik. Jika muncul wacana birokrasi di DPRD lamban, itu hal yang wajar, karena tidak semua orang mengetahui dengan pasti perihal mekanisme administrasi di sini,” ungkapnya, Senin (10/8).

Sekalipun terjadi hambatan, kata dia, itu hanya persoalan waktu yang bisa diselesaikan dengan cepat tanpa mempengaruhi substansi pekerjaan. Sebagai contoh, apabila unsur pimpinan DPRD terlambat memberikan tandatangan bukan berarti masalah yang tidak bisa diselesaikan.

“Terkadang ditemukan adanya nota dinas yang terlambat ditandatangani oleh pimpinan dewan, namun biasanya staf yang ada akan berusaha mendatangi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar tercipta efektivitas birokrasi,” tambah dia.


Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, H Edi, bahwa sejak dilantik menjadi anggota DPRD, ia mengklaim seluruh anggota bekerja dengan maksimal sesuai dengan amanah yang diberikan rakyat.

Mengenai adanya keterlambatan dalam penandatanganan sebuah nota dinas, menurut Edi, bisa jadi karena pihak yang bersangkutan sedang menjalankan tugas di luar kantor. Namun biasanya apabila berkas tersebut sifatnya urgen, maka ada staf yang mendatangi orang yang bersangkutan.

“Jarak biasanya tidak menjadi halangan untuk berjalannya agenda yang telah disusun. Apabila ada berkas yang perlu ditandatangani oleh pimpinan dewan, sementara yang bersangkutan tidak ada di tempat, kan ada staf yang biasanya menyusul,” papar Edi di ruang kerjanya, Senin (10/8).

Problem tersebut, diakui Edi bisa terjadi oleh siapapun. Bahkan ia mengakui pernah telat menandatangani nota dinas. Hal itu disebabkan dirinya sedang mendapat tugas di luar kantor. Hanya saja, staf yang berada di kantor, terkadang mendatangi lokasi dimana ia berada.

“Saya juga pernah mengalaminya ketika sedang berada di luar kantor. Namun staf menyusul ke lokasi saya berada. Sekalipun terlambat, paling hanya memakan waktu beberapa jam. Yang terpenting semua bisa teratasi dengan baik dan tidak mengganggu proses administrasi DPRD,” tukasnya.

Sebelumnya, Solecha pernah mengamini keluhan pimpinannya di Komisi B, Thamrin Usman yang menyayangkan kinerja birokrasi DPRD Kota Bekasi yang berbelit. Bahkan, dia pun menyatakan harus menegur anggota fraksinya yang duduk sebagai pimpinan DPRD. (sar)