Golkar Kubu Neneng Bersiap Helat Rapim

Budiarta
Budiarta
Budiarta

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Pengajuan surat permohonan pergantian ketua DPRD Kabupaten Bekasi membuat internal DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang dipimpin Neneng Hasanah Yasin mengambil tindakan. Rencananya, pihak DPD bakal menggelar rapat pimpinan (rapim) daerah dalam waktu dekat.

Tindakan dengan cara menggelar rapat pimpinan daerah merupakan salah satu efek dari surat permohonan pergantian ketua DPRD yang diajukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi versi Munas Ancol. Dalam rapat tersebut, nantinya Golkar kubu Neneng Hasanah Yasin akan menentukan sikap dengan mengacu pada dinamika politik di tingkat pusat.

“Agar kita bisa berpikir dan melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menyikapi persoalan ini, secepatnya kita akan melakukan rapat luar biasa untuk menentukan sikap,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta.

Surat permohonan pergantian ketua DPRD secara tidak langsung membawa dampak di internal DPD Partai Golkar yang dipimpin Neneng Hasanah Yasin. Namun demikian, Budiarta tetap mempertanyakan legalitas surat permohonan pergantian ketua DPRD tersebut.


“Memang bisa segampang itu mekanismenya? Yang tiba-tiba ada surat dari luar kepengurusan kami untuk ganti ketua DPRD. Terus, siapa yang menyetujuinya?” sindirnya.

Surat permohonan pergantian ketua DPRD Kabupaten Bekasi sudah diajukan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Namun anehnya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Kardin, justru mengaku belum mengetahui adanya surat permohonan tersebut.

“Nanti akan kita rapatkan dengan pimpinan fraksi dulu seperti apa ke depannya. Ini saya baru tahu soal ini,” ujar Kardin, beberapa waktu lalu.

Polemik yang terjadi di internal DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi juga ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti. Terlebih lagi ketika muncul surat permohonan pergantian ketua DPRD.

Jejen membenarkan jika Sekretariat DPRD sudah menerima surat permohonan tersebut. Pihaknya berencana membahas persoalan itu dengan unsur pimpinan.

Polemik DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi mulai muncul setelah adanya kegiatan Musda yang dihelat di Hotel Grand Cikarang, beberapa waktu lalu. Hasil dari Musda itu, Rudi Hartono didaulat sebagai ketua DPD versi Munas Ancol.

Sementara Neneng Hasanah Yasin hingga kini masih diakui oleh kader partai sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.

Tak berselang lama setelah Musda, DPD Partai Golkar versi Munas Ancol kemudian mengajukan pergantian ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang kini diemban oleh Eka Supriatmaja. DPD Partai Golkar yang dipimpin Rudi Hartono itu merekomendasikan Iip Syarip Bustomi untuk menggantikan Eka. (neo)