Disperindagkop Tuding Perda IUTM Tidak Jelas

PARKIR INDOMARET: Sejumlah kendaraan sedang parkir di depan Indomaret yang berada di Mustikajaya, Kota Bekasi, Minggu (9/8), yang diduga belum mengantongi IUTM. ARIESANT/RADAR BEKASI
PARKIR INDOMARET: Sejumlah kendaraan sedang parkir di depan Indomaret yang berada di  Mustikajaya, Kota Bekasi, Minggu (9/8), yang diduga belum mengantongi IUTM. ARIESANT/RADAR BEKASI
PARKIR INDOMARET: Sejumlah kendaraan sedang parkir di depan Indomaret yang berada di Mustikajaya, Kota Bekasi, Minggu (9/8), yang diduga belum mengantongi IUTM. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Meski sudah ada Peraturan Daerah (Perda) no 07 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan, dan toko modern, yang mengatur jarak radius toko modern harus 500 meter, serta harus mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM), namun di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperidagkop) mengaku kesulitan untuk melakukan penataan toko modern seperti Indomaret dan Alfamart yang semakin menjamur di Kota Patriot ini.

Menurut Kepala Disperindagkop Kota Bekasi, Aceng Solahudin, sanksi pelanggaran Perda terkait pengaturan jarak toko mordern dan IUTM tidak tegas dan jelas, sehingga pihaknya sulit untuk memberikan sanksi bagi para pengusaha toko modern yang melanggar.

“Bagi setiap pengusaha yang ingin membuka toko modern, itu wajib mengurus IUTM sebelum beroperasi. Namun pada kenyatannya di lapangan, banyak toko modern yang IUTM-nya belum keluar, tapi tokonya sudah buka. Seharusnya, kalau tidak punya IUTM atau persyaratannya belum lengkap, jangan dulu beroperasi,” ujar Aceng.


Ia menjelaskan, terkait pengurusan IUTM ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), sementara Disperindagkop hanya sebagai dinas teknis yang memberikan rekomendasi serta memberikan sanksi apabila pelaku usaha tidak mengantongi IUTM.

“Pemberian sanksi kepada pengusaha toko modern berdasarkan aturan yang ada. Akan tetapi dalam Perda tersebut, sanksinya adalah mencabut IUTM, sementara banyak pemilik toko modern tidak memiliki IUTM, lalu sanksi apa yang harus diberikan? Sebab, untuk melakukan penutupan ataupun penyegelan tidak diatur dalam Perda tersebut,” sesal Aceng.

Ia berharap, agar pihaknya bisa dengan tegas menertibkan pelaku usaha dan toko modern di Kota Bekasi, Perda itu harus direvisi, sehingga para pelaku usaha di Kota Bekasi lebih tertib administrasi.

“Kami berharap ada revisi Perda terkait IUTM yang ada saat ini, sehingga bisa melakukan menyegel dan melakukan penutupan jika ada pelaku usaha yang melanggar. Apabila bekerja tanpa dasar hukum yang jelas, maka nanti kami bisa dituntut lantaran menyalahi aturan saat memberi sanksi,” tegasnya.

Sementara itu anggota Badan Legislatif (Banleg) DPRD Kota Bekasi, Tumpak Sidabutar mengaku pihaknya sedang melakukan penggodokan terkait pengaturan pasar modern dan tradisional. Namun terkait IUTM, masih dalam tahap pembahasan.

“Kami melihat pertumbuhan pasar modern dan pasar tradisional cukup pesat, tapi banyak yang tidak memiliki izin. Maka dari itu, kami akan segera merevisi Perda yang suda ada sebelumnya,” janji Tumpak. (and)