Pengembalian Honor Kader PKK-Posyandu Jadi Ribet

HONOR BERMASALAH: Sejumlah kader PKK dan Posyandu Kelurahan Jatimekar dibuat ribet gara-gara harus mengembalikan uang honor yang sudah mereka terima pada 2014 lalu.
HONOR BERMASALAH: Sejumlah kader PKK dan Posyandu Kelurahan Jatimekar dibuat ribet gara-gara harus mengembalikan uang honor yang sudah mereka terima pada 2014 lalu.
HONOR BERMASALAH: Sejumlah kader PKK dan Posyandu Kelurahan Jatimekar dibuat ribet gara-gara harus mengembalikan uang honor yang sudah mereka terima pada 2014 lalu.

POJOKSATU.id, BEKASI – Dari sekitar 15 ribu kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Posyandu Kota Bekasi, diminta untuk mengembalikan honor yang dianggap bermasalah hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebesar Rp17 miliar.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas), Saiful Bahri mengatakan, mekanisme pengembalian honor 15 ribu kader PKK dan Posyandu, dikembalikan oleh masing-masing kader.

”Kami sudah mensosialisasikan kepada para kader dengan memberikan surat pernyataan, dimana para kader bersedia untuk mengembalikan honor yang sudah mereka terima melalui BJB,” tuturnya kepada Radar Bekasi.

Terkait honor para kader PKK dan Posyandu yang belum dibayar oleh Pemkot Bekasi, ia beralasan, bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sedang merapatkannya.


”Apakah anggarannya diambil dari belanja langsung atau belanja tidak langsung. Jadi dalam hal ini, TPAD sedang mencari solusi untuk mengeluarkan honor para kader PKK dan Posyandu, sehingga pada saat dicairkan tidak bermasalah lagi dengan BPK,” ujar Saiful.

Sedangkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi berdalih, lambannya pengembalian honor kader PKK dan Posyandu itu hanya masalah  administrasi. Ia bahkan tidak mau memberatkan para kader untuk mengembalikan secara langsung.

”Kami tidak ingin memberatkan para kader PKK dan Posyandu untuk mengembalikan honor yang diterima pada Januari-Juni 2014 hasil rekomendasi BPK. Oleh sebab itu, kami memberlakukannya dengan cara memotong 50 persen dari honor mereka. Akan tetapi mekanismenya harus disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga tidak menyalahi aturan,” ucapnya seolah-olah membela para kader PKK dan Posyandu tersebut. (and)