PDIP Setuju Putusan MK

SEPAKAT : Wakil Ketua Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPC PDIP Kota Bekasi, Henu Sunarko (kiri) menegaskan partainya sepakat dengan keputusan MK terkait mantan napi boleh mencalonkan di Pikada nanti.
SEPAKAT : Wakil Ketua Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPC PDIP Kota Bekasi, Henu Sunarko (kiri) menegaskan partainya sepakat dengan keputusan MK terkait mantan napi boleh mencalonkan di Pikada nanti.
SEPAKAT : Wakil Ketua Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPC PDIP Kota Bekasi, Henu Sunarko (kiri) menegaskan partainya sepakat dengan keputusan MK terkait mantan napi boleh mencalonkan di Pikada nanti.

POJOKSATU.id, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bekasi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan mantan narapidana (napi) boleh mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah pada Pilkada.

Wakil Ketua Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPC PDIP Kota Bekasi, Henu Sunarko mengatakan, keputusan MK sudah sesuai dengan Undang-Undang dan partainya mendukung keputusan tersebut. “Kami setuju. Semua orang kan punya hak untuk berpolitik. Jika mantan napi memiliki kemampuan dan kreadibilitas ya tidak masalah,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada parpol yang masih mengusung mantan narapidana (napi) korupsi sebagai calon kepala daerah di pilkada biasanya didasari oleh berbagai pertimbangan.

Yang pertama dan terutama adalah kemungkinan kader tersebut merupakan tokoh, walau berstatus mantan napi, ternyata masih mempunyai elektabilitas tinggi di wilayah tersebut dibanding sosok calon lainnya.


“Kerap soal status eks napi itu tidak jadi konsideran utama untuk menolak. Sebab, banyak parpol yang menempatkan pertimbangan elektabilitas tinggi sebagai (faktor) yang utama. Pasti lebih dipilih calon yang kemungkinan menang,” jelasnya.

Lanjut Henu, jika ada dua kandidat yang elektabilitas tinggi, satu bersih dan satu eks napi, pasti partai mengutamakan yang bersih. Selain itu, harus diakui bahwa kebanyakan parpol di Indonesia memang masih kesulitan mencari kandidat.

Bahkan partai seperti PDIP yang struktur serta kaderisasinya dinilai kuat, kerap kesulitan mencari kandidat di wilayah-wilayah tertentu yang non basis.

“Faktor lainnya dikarenakan situasi makin dipersulit dengan aturan pilkada yang membuat syarat pengajuan calon lewat jalur parpol dan jalur independen semakin berat. Ditambah lagi biaya politik pilkada yang semakin mahal,” tandasnya. (sar)