Anim Ogah Pendemo Masuk Gedung DPRD

DIBIARKAN : Ketua Fraksi PDIP Kota Bekasi, Anim Imamuddin menuding Sekretariat Dewan membiarkan ratusan masa aksi dari PGRI Kota Bekasi yang menolak interpelasi beberapa waktu lalu.
DIBIARKAN : Ketua Fraksi PDIP Kota Bekasi, Anim Imamuddin menuding Sekretariat Dewan membiarkan ratusan masa aksi dari PGRI Kota Bekasi yang menolak interpelasi beberapa waktu lalu.
DIBIARKAN : Ketua Fraksi PDIP Kota Bekasi, Anim Imamuddin menuding Sekretariat Dewan membiarkan ratusan masa aksi dari PGRI Kota Bekasi yang menolak interpelasi beberapa waktu lalu.

POJOKSATU.id, BEKASI – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi, Anim Imanudin menyayangkan sikap Sekretaris Dewan (Sekwan) Edi Rosadi yang membiarkan demonstran untuk melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bekasi yang berlangsung Kamis (6/8) lalu.

Kata dia, Sekwan diangkat dan dilantik untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi anggota dewan. Bahkan, anggota DPRD secara fisik maupun non fisik harus merasa nyaman dan aman. “Ini banyak anggota masuk saja mau Bamus segala ditanya-tanya, jadi susah mau ikut Bamus. Kami merasa tidak ada ketertiban dari Sekwan,” katanya.

Biasanya, lanjut Anim, apabila mendemo pemerintah itu di-sweeping, kalau boleh dijaga. “Masa giliran demo di dewan dibiarkan bebas masuk ke sini. Ini tempat kita, rumah kita. Makanya saya bilang Sekwan harus tanggung jawab. Begitu saya ngomong begitu, baru rapi. Hal tersebut harus diperhatikan oleh Sekwan maupun pemerintah daerah,” ujar Anim.

Kedua, terkait interpelasi, Anim menjelaskan, pihaknya ingin membuat sebuah wawasan bagi anggota DPRD, interpelasi ini bukan keinginan pribadi, tapi dorongan daripada masyarakat. Coba berpikir sejarah Keputusan Wali Kota (Kepwal).


Yang pertama Kepwal, Perwal yang notabenenya anggota DPRD membuat Perda yang lebih tinggi, hak-haknya bisa digugurkan dengan Perwal, akibat kelemahan dari pemerintah daerah.

“Kepwal 72, bagaimana kita sudah bekerja begitu lama, selama lima tahun dikembalikan lagi uang. Itu kan kelemahan mereka,” ucapnya.

Masih kata Anim, bagaimana di Kapermas? “Banyak kader-kader Posyandu yang datang pada kita. Kita kan anggota DPRD. Pak, kita mau kembaliin duit semua! Lah, duit darimana? Ini juga kesalahan Kepwal,” jelasnya.

Menurut Anim, PPDB Online bermain-main dengan Kepwal, bahwa seharusnya Peraturan Gubernur (Pergub), bahkan sudah ditegaskan di dalam surat edaran, itu jelas bahwa orang-orang miskin di fasilitasi oleh negara atau pemerintah. “Makanya kita mengajukan ini, bagaimana kepentingan masyarakat bisa masuk,” tukasnya.

Dengan diterbitkannya peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015/2016 agar dijadikan pedoman pada pelaksanaan PPDB di Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan SMA, SMK, MA, dan MAK. “Ini juga datanya harus dari sini. Mereka sudah melangkahi Pergub tersebut,” tandas Anim. (sar)