Komisi I Pertanyakan Kinerja BPMPD

Print

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mempertanyakan kinerja dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) terkait ambruknya rumah warga di Desa Karangasih, Cikarang Utara, beberapa waktu lalu.

Komisi I juga menyayangkan rumah tersebut tidak masuk dalam daftar penerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Aep Saepul Rohman mengungkapkan, jika benar rumah warga tersebut tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, maka pengawasan program terkesan lemah.


“Pengawasan itu dari penentuan rumah mana yang akan diperbaiki jangan sampai berdasarkan kedekatan saja, nggak boleh itu,” katanya.

Menurut Aep, untuk menentukan  penerima bantuan bukan merupakan hal yang sulit. BPMPD, kata dia, hanya perlu melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memperoleh data.

“Data kan bisa dimerjer, kan bisa dilihat dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Badan Pusat Statistik dan dari Dinsos Kabupaten Bekasi, seperti itu,” tambahnya.

Aep menyayangkan jika benar warga pemilik rumah ambruk itu tidak mendapatkan program rutilahu. Karena dilihat dari kondisi rumahnya, kata Aep, semestinya warga tersebut mendapat bantuan.

“Masa rumah bambu gak dapet bantuan, itu harusnya menjadi perhatian khusus, mestinya diperbaiki apalagi dalam ABT kali ini sudah Rp15 juta per rumahnya,” tuturnya.

Aep berencana berkomunikasi dengan SKPD terkait dan pihak kecamatan untuk mengetahui kondisi pasti dari peristiwa itu. Jika benar rumah tersebut belum mendapat bantuan, maka agar segera didata untuk mendapatkan program rutilahu.

Sebelumnya, rumah warga Kampung Baru RT 01/02 Nomor 54, Desa Karangasih, Neti (25) ambruk saat hujan yang disertai angin kencang pada Senin (4/5) lalu.

Meski tidak ada korban jiwa, namun ‘istana’ yang sudah ditempati Neti bersama suami dan dua anaknya itu kini dalam kondisi berantakan. (neo)