Belum Disosialisasikan, Desa Kebingungan

JALAN RUSAK : Beberapa desa di Kabupaten Bekasi merencanakan penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Sayangnya, hingga kini pihak desa belum diberikan sosialisasi dari pihak terkait mengenai pencairan dana tersebut. ILUSTRASI/ARIESANT/RADAR BEKASI
JALAN RUSAK : Beberapa desa di Kabupaten Bekasi merencanakan penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Sayangnya, hingga kini pihak desa belum diberikan sosialisasi dari pihak terkait mengenai pencairan dana tersebut. ILUSTRASI/ARIESANT/RADAR BEKASI
JALAN RUSAK : Beberapa desa di Kabupaten Bekasi merencanakan penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Sayangnya, hingga kini pihak desa belum diberikan sosialisasi dari pihak terkait mengenai pencairan dana tersebut. ILUSTRASI/ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Pencairan dana bantuan untuk desa dari pemerintah pusat ternyata belum disosialisasikan. Bahkan banyak pihak desa yang belum mengetahui berapa nilai bantuan dan teknis pencairannya.

Kepala Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Suryadi membenarkan kalau hingga kini belum ada sosialisasi tentang dana bantuan dari pemerintah pusat. Untuk juklak dan juknis anggaran tersebut pun, kata dia, belum diketahui.

“Kita ingin melaksanakan anggaran tersebut sesuai dengan aturan, aturannya juklak dan juknis. Justru kita pengen ada penjelasan dari kecamatan ataupun BPMPD yang memang seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengatakan, sudah seharusnya pihak kecamatan atau instansi terkait memberikan sosialisasi soal dana bantuan tersebut. Bahkan jika diperlukan, pihak kecamatan harus membimbing perangkat desa dalam hal penyusunan kegiatan.


“Seharusnya monitoring dari Kasi PMD di kecamatan dan BPMPD maksimal. Karena berdasarkan informasi mereka mendapat sekitar Rp400 juta,” katanya.

Disinggung kemungkinan adanya tumpang tindih anggaran untuk kegiatan pembangunan, Sunandar tak menampiknya. Menurut dia, pihak pengawas harus melakukan monitoring secara maksimal.

“Kalau ada anggaran untuk infrastruktur, bisa digunakan lebih dulu nanti yang di APBD bisa dipindahkan perbaikannya namun di RT dan kampung yang sama,” ucapnya. (neo)