Pencairan ADD di Saat Marak Begal

BUTUH PEMBANGUNAN : Ini lah wajah Desa Pantaimekar, Muaragembong, Kabupaten Bekasi dilihat dari atas. Di desa ini masih banyak yang harus dibangun, baik dari sisi infrastruktur jalan maupun pembangunan lainnya. ARIESANT/ILUSTRASI/RADAR BEKASI
BUTUH PEMBANGUNAN : Ini lah wajah Desa Pantaimekar, Muaragembong, Kabupaten Bekasi dilihat dari atas. Di desa ini masih banyak yang harus dibangun, baik dari sisi infrastruktur jalan maupun pembangunan lainnya. ARIESANT/ILUSTRASI/RADAR BEKASI
BUTUH PEMBANGUNAN : Ini lah wajah Desa Pantaimekar, Muaragembong, Kabupaten Bekasi dilihat dari atas. Di desa ini masih banyak yang harus dibangun, baik dari sisi infrastruktur jalan maupun pembangunan lainnya. ARIESANT/ILUSTRASI/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Aksi pembegalan belakangan ini masih kerap terjadi. Pelaku tidak hanya mengincar sepeda motor, melainkan korban yang membawa barang berharga atau uang senilai jutaan rupiah.

Maraknya aksi pembegalan itu pun dikhawatirkan akan mengancam pencairan Anggaran Dana Desa (ADD). Pasalnya, dalam waktu dekat seluruh desa di Kabupaten Bekasi bakal mendapatkan dana tersebut dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid membenarkan jika penggelontoran ADD dimulai pada pekan depan. Pemerintah akan langsung mengirimkan dana tersebut melalui Bank Jabar Banten (BJB).

Dengan demikian, dalam teknis pencairan dana tersebut dianggap tidak memerlukan pengawalan serius seperti meminta bantuan kepada pihak kepolisian. “Uangnya langsung ditransfer melalui rekening bank BJB,” katanya.


Kata Abdilah, dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat itu diperuntukan pembangunan desa. Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan kepentingan masyarakat desa lainnya.

Terpisah, Humas Polresta Bekasi, Iptu Makmur, menjelaskan, pihak kepolisian akan memberikan pengawalan sesuai dengan permintaan dari pihak yang melaksanakan kegiatan.

Namun jika tidak ada permintaan pengawalan, kata dia, penerimaan atau pencairan ADD tidak akan melibatkan kepolisian.

“Untuk penerimaan anggaran seperti itu memang biasanya langsung ditransfer ke rekening untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dan untuk melibatkan personil kepolisian dalam pengawalan juga biasanya ada permintaan secara resmi,” terangnya. (mas)