Komisi B Baru Tahu Ada Permendag

Mulyana Muhtar
Mulyana Muhtar
Mulyana Muhtar

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi mengaku belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal pelarangan minuman keras golongan A di minimarket. Padahal, komisi tersebut merupakan mitra kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bekasi.

Jika memiliki fungsi pengawasan namun tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, maka bukan tidak mungkin jika penyelewengan bakal selalu lolos. Akibatnya, peredaran minuman keras seperti yang dilarang oleh pemerintah pusat, akan selalu menjamur.

“Yang mana? Saya justru baru tahu,” kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muhtar.

Seolah tak mau kecolongan lagi, Mulyana pun mencoba mengambil sikap tegas. Ia meminta kepada dinas terkait agar melakukan pengawasan ke minimarket di Kabupaten Bekasi yang masih menjual minuman keras golongan A.


“Nggak boleh lagi ada di minimarket, pemkab harus bisa menindaklanjuti persoalan tersebut. Dinas terkait harus melakukan pengawasan,” katanya.

Lelaki yang biasa disapa Kang Mul ini menambahkan, pengusaha minimarket harus melakukan penyesuaian dengan adanya peraturan tersebut. Jika kedapatan ada yang maih menjual minuman keras, maka pemerintah daerah harus menertibkannya.

“Disperindag harus maksimal dan untuk penertibannya bisa dilakukan bertahap di minimarket yang ada,” ujarnya.

Diketahui beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan dengan nomor 06/2015 tentang pelarangan menjual minuman keras golongan A di minimarket. Salah satu jenis minuman keras yang dilarang tersebut ialah bir dengan kadar etanol satu persen hingga lima persen. (neo)