Dibongkar, Lalu Dibisniskan Lagi

DIBONGKAR: Alat berat tengah membongkar sejumlah bangunan illegal di sisi selatan Kalimalang, Jalan KH Noer Ali, kemarin. RISKY/RADAR BEKASI
DIBONGKAR: Alat berat tengah membongkar sejumlah bangunan illegal di sisi selatan Kalimalang, Jalan KH Noer Ali, kemarin. RISKY/RADAR BEKASI
DIBONGKAR: Alat berat tengah membongkar sejumlah bangunan illegal di sisi selatan Kalimalang, Jalan KH Noer Ali, kemarin. RISKY/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI– Jalur selatan Kalimalang, Jalan KH Noer Ali, kembali ditertibkan. Kemarin, sebanyak 28 bangunan illegal dibongkar paksa oleh alat berat. Pembongkaran yang dikawal aparat Satpol PP dan kepolisian itu sempat mendapat perlawanan para pemilik bangunan. Mereka mengklaim pembongkaran tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu.

Syeikh Ashari, (54), salah seorang pemilik bangunan mengatakan, penolakan sebagian besar warga dilatarbelakangi minimnya sosialisasi Pemkot Bekasi. Sehingga warga pun tidak memiliki kesiapan menghadapi penertiban. ’’Gak ada sosialisasinya sama sekali. Jelas kita tolak,’’ ungkapnya mengeluh.

Dalam penolakannya, Ashari berusaha memperlihatkan bukti-bukti kepada petugas bahwa tanah yang ia tempati merupakan haknya. Dia menunjukan fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bukti sudah lama dirinya membayar pajak sebagai kewajibannya kepada negara.

’’Lihat saja, ini saya bayar tanggung jawab pada negara,’’ tukasnya dengan nada tinggi.


Uyat, (48), warga lainnya mengeluhkan tidak adanya ganti rugi atas penertiban yang dialaminya. Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah memberikan ganti rugi atas bangunan tersebut. ’’Tetapi kenyataannya tidak ada sama sekali penertiban ini,’’ paparnya.

Uyat mencurigai, jika lahan yang ditertibkan itu kuat dicurigai akan dijual untuk kepentingan bisnis. Karena, sudah beberapa kali penertiban, ternyata lahan tersebut untuk dijadikan perusahaan industri. “Ini kejadiannya sering. Ngaku buat kepentingan umum, ternyata buat kepentingan bisnis,” tandasnya.

Terpisah, Satpol PP Kota Bekasi menyebut bangunan yang dirobohkan itu merupakan pemukiman illegal. Para pemilik bangunan tidak mengantongi izin IMB. Pembongkaran itu menyasar toko, warung, PKL, hingga pelataran rumah ibadah. Bahkan, di sela pembongkaran sempat terjadi baku tegang antara aparat dan warga sekitar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Cecep Suherlan mengungkapkan, penertiban yang dilakukan pihaknya telah menempuh tahap sosialisasi sebelumnya. Pemberitahuan kepada warga, bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah diinformasikan.
“Itu memang bukan tanah mereka,” ujar Cecep di lokasi penertiban.

Cecep mengaku, warga sempat menolak penertiban ini. Pasalnya, mereka tidak terima apabila rumahnya yang selama ini ditempati dibongkar. Namun, untuk meredam suasana pihaknya memberikan batas tenggat pada warga sebanyak 1×24 jam untuk membongkarnya sendiri.

’’Tapi bukti PBB saja tetap tidak bisa mempertahankan bangunan mereka. Sebab tanah itu merupakan hak Kementerian PU,’’ tandasnya. (dat)