Eksepsi Ditolak Hakim, Pipit Terdakwa Pungli Program Presiden Terancam Pidana Seumur Hidup

Eksepsi Pipit Haryanti
Sidang lanjutan kasus tipikor dengan terdakwa Kades Lambangsari Nonaktif Pipit Haryanti, Rabu, 26 Oktober 2022.

POJOKSATU.id, BEKASI – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menolak eksepsi atau keberatan dari terdakwa kasus dugaan suap Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL) Kepala Desa Lambangsari Nonaktif Pipit Haryanti. Hal itu dibacakan hakim saat sidang putusan sela, Rabu, 26 Oktober 2022, di Ruangan Kusumah Atmadja Pengadilan Negeri Bandung.


Sidang perkara dengan nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg berlangsung di ruangan Kusumah Atmadja dan dihadiri oleh pendukungnya. Terdakwa Pipit Haryanti tidak dihadirkan di ruang sidang dan mengikuti sidang dengan telekonferensi dari Rumah Tahanan Bandung.

Majelis Hakim PN Bandung menilai, penolakan eksepsi yang diajukan Pipit atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut sudah sesuai aturan.

“Putusan sela menyatakan keberatan terdakwa tidak terterima. Perkara ini harus dilanjutkan,” kata Hakim Ketua Eman Sulaiman didampingi Hakim Anggota Akbar Isnanto dan Bhudhi Kuswanro.


“Semua eksepsi tidak diterima. Perkara dilanjutkan dengan pembuktian. Hari ini Penuntut Umum belum siap dengan saksi,” kata dia.

Agenda sidang mendatang dijadwalkan Rabu, 2 November 2022, dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang dipersiapkan jaksa penuntut umum.

“Memberikan penuntut umum melakukan pemeriksaan perkara dan menangguhkan biaya perkara. Demikian keputusan Pengadilan Negeri Bandung,” tutur hakim.

Hakim ketua meminta Jaksa Penuntut Umum menyiapkan saksi untuk proses pembuktian pada sidang lanjutan pekan depan.

Tim kuasa hukum PH Teuku Mahdar Adian meminta agar kepada majelis hakim agar memberitahukan saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU dan meminta Terdakwa Pipit Haryanti dihadirkan langsung pada sidang selanjutnya.

Pipit didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pipit terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kasus ini berasal dugaan pungli PTSL yang dilakukan Pipit dalam program unggulan Presiden Jokowi. (pojoksatu.id)