Pemkot dan Kejari Berikan Restorative Justice kepada Semua Warga Kota Bandung, Syaratnya Asal Korban Mau Memaafkan

Pemkot Bandung dan Kejari memberikan fasilitas ruang mediasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, Selasa (9/8/2022).

POJOKJABAR.id, BANDUNG – Dalam menerapkan sistem hukum humanis ke bawah, Pemkot Bandung memberikan fasilitas ruang mediasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, Selasa (9/8/2022).


Dalam kedatangannya ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung di Jalan Tera No. 20, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, ruang mediasi yang disediakan Pemkot Bandung dan Kejari akan digunakan sebagai jembatan penerapan restorative justice, bagi masyarakat yang mengalami masalah hukum baik secara perdata atau pidana.

“Tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu, seperti nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2,5 juta dan aturan lainnya yang sudah ditentukan oleh pihak kejaksaan,” ujar Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

Yana berharap, dengan adanya fasilitas ini bisa menekan jumlah terpidana. Sebab, tidak semua masalah hukum itu harus berujung ke pengadilan.


BACA JUGA : Desa Pasir Mukti Percontohan Rumah Restorative Justice di Kabupaten Bogor

Sehingga, menurut Yana, dua belah pihak dari korban dan pelaku bisa menyelesaikan masalah dengan kearifan lokal.

“Hukum berlandaskan kearifan lokal itu kalau di Kota Bandung, kita saling someah satu sama lain. Semua insyaallah bisa diselesaikan dengan silaturahmi lewat mediasi. Mudah-mudahan perkara yang terjadi bisa diselesaikan dengan mediasi,” harapnya.

BACA JUGA : Polisi Lakukan Restorative Justice Pemuda yang Geber Knalpot Bising Depan Masjid Saat Warga Salat Id

Yana menambahkan, fasilitas ini akan digunakan sesuai dengan durasi yang dibutuhkan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan perkara hukum lewat jalur mediasi.

Kepala Kejari Kota Bandung, Rachmad Vidianto menjelaskan, dengan adanya fasilitas ruang mediasi, masyarakat bisa mengikuti serangkaian prosesnya dari awal sampai akhir.

BACA JUGA : Melalui BIAN, Pemkot Bandung Siapkan Beberapa Jenis Vaksin untuk Anak-anak, Berikut Daftar Jenisnya

“Kalau ada perkara yang kemudian tidak kita limpahkan ke pengadilan, semua bisa mengikuti di sini. Jadi bisa tahu apa sebabnya, sehingga masyarakat bisa mengikuti,” jelas Rachmad.

Ia memaparkan, ada beberapa persyaratan untuk menjalankan proses mediasi ini, seperti pelaku baru melakukan perbuatan kriminal pertama kali, bukan pengulangan.

Lalu, lanjutnya, kerugiannya tidak boleh lebih dari Rp2,5 juta. Poin yang terpenting, korbannya mau memaafkan.

“Biasanya setelah perkara disidik oleh polisi, kami akan baca berkas perkaranya, dari situ kita bisa menilai. Kalau perkaranya kecil, kita bisa tanyakan kepada korbannya, memang benar tega akan memenjarakan seperti ini,” paparnya.

Menurut Rachmad, sebenarnya para korban itu tidak tega untuk menghukum para pelaku dan hanya ingin memberikan efek jera. Jika seperti ini, maka pihak Kejaksaan Agung akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mediasi.

Dari pengalaman selama ini, sudah ada 5 perkara yang selesai di meja mediasi. Bahkan, korban dan pelaku saling tangis menangis.

“Dengan demikian kita bisa peka. Kadang-kadang orang yang mencuri misalnya curi pisang goreng, itu belum tentu jahat, tapi bisa jadi karena dia lapar dan tidak ada uang untuk beli,” katanya.

“Itu kemudian yang akan kita komunikasikan dan kita beri lapangan pekerjaan untuk mereka,” imbuhnya.