Biaya Pemilu Kemahalan, Ridwan Kamil Minta UU Pemilu Ditinjau Ulang

Gubernur Jawa Barat, RIdwan Kamil. Foto/IST

POJOKJABAR.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai perlu refleksi terhadap penyelanggaraan pemilu hari ini. Terutama masalah mahalnya biaya pemilu pemilihan langsung.


Awalnya Ridwan Kamil bicara belum sejahteranya masyarakat Indonesia bahkan ketinggalan dari sejumlah negara.

Ridwan Kamil menduga ada masalah dalam sistem demokrasi .

“Ada pertanyaan kita merdeka lebih dulu kenapa kesejahteraan tidak setara seperti negara-negara yang disebut. jangan-jangan demokrasi yang kita pilih banyak masalah,” ujar Ridwan Kamil, Jumat (5/8/2022).


BACA JUGA : Tagih Janji Politik Ridwan Kamil Soal Pembangunan Jalan Tambang Rumpin, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor : Kapan Actionnya?

Berdasarkan pengalamannya bertarung di Pilwalkot dan Pilgub, menjadi kepala daerah memerlukan modal yang besar. Bahkan semua tingkatan dari kabupaten/kota sampai menjadi presiden demokrasi di Indonesia mahal.

“Refleksi ada di situ saya produk demokrasi tanpa pemilihan langsung seorang Ridwan Kamil tidak bisa jadi walikota Bandung jadi gubernur Jabar tapi demokrasi kita mahal sekali ratusan triliun modal kepala desa untuk kampanye untuk bupati wali kota gubernur sampai presiden,” ujar Ridwan Kamil.

BACA JUGA : 4 Partai Baru Diprediksi Akan Ikut Konstalasi di Pemilu 2024 di Kota Bogor

Maka itu perlu ditinjau kembali undang-undang terkait kepemiluan. Apakah memang penyebab masalah demokrasi di Indonesia berasal dari aturan mainnya.

“Ini negara paling banyak demokrasi coblosannya. Oleh karena itu kita harus refleksi jangan-jangan demokrasi kita putuskan oleh KPU dan UU itu perlu dikunjungi lagi,” pungkasnya.