Siap-siap Yah! Pemprov Jabar Wacanakan Penghapusan Data Kendaraan yang Tidak Perpanjang STNK

Samsat Kota Bogor
Pembayaran Pajak Kendaraan di Samsat Kota Bogor

POJOKJABAR.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung kebijakan penghapusan data kendaraan yang tidak memperpanjang STNK selama dua tahun dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.


Ridwan Kamil menyatakan pendapatan dari pajak sangat berpengaruh pada tingkat pembangunan di berbagai sektor.

Semua bermuara untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu pula yang membuat dirinya beserta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat terus berbenah dan berinovasi.


“Dari 23 juta kendaraan di Jabar, yang bayar maksimal 10 juta kendaraan. Tahun depan kita akan targetkan bisa 12 juta. Dengan (10 juta kendaraan) segitu saja, pendapatan kita kurang lebih Rp 17 triliun, itu sudah luar biasa, bayangkan kalau pendapatan dua kali lipatnya,” ucap dia, Selasa (2/8/2022).

BACA JUGA : Data Kendaraan Bermotor Bakal Terintegrasi untuk Dongkrak Pajak, Jawa Barat Jadi Daerah Percontohan

Dia mengaku bahwa kesadaran wajib pajak harus terus dirangsang. Bersama Bapenda Jabar, semua layanan dilakukan mengikuti gaya hidup masyarakat.

Di antaranya, wajib pajak bisa menunaikan kewajibannya memanfaatkan teknologi digital di e-commerce, minimarket, bahkan didatangi.

BACA JUGA : Warga Jawa Barat Jangan Lupa, Jatah Waktu Pemutihan Pajak Kendaraan Tinggal Satu Bulan Lagi

“Dan hasilnya meningkat ratus ratus persen dengan kebiasaan digital. Saat saya awal menjabat, yang memanfaatkan pembayaran secara digital itu Rp 114 miliar, sekarang lebih dari setengah triliun yang bayar lewat digital,” kata dia.

Menurutnya saat ini ada lagi inovasi dengan penegakan aturan (dari Korlantas Polri), ultimatum saja, diberi kesempatan sampai januari lewat masa kebaikan, sisanya akan tertibkan.

BACA JUGA : Kota Bogor Hapus Denda Telat Bayar Pajak Kendaraan sampai Akhir Tahun Ini

“Saya setuju. Ada peningkatan Rp 25 sampai Rp 27 miliar sekarang Rp 38 miliar per hari (sejak kebijakan penghapusan diumumkan),” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pihaknya siap mendukung kebijakan yang disusun oleh tim pembina Samsat.

“Kuncinya tertib administrasi. Lalu jangan sampai ada potensi yang hilang. Ke depan melakukan langkah memudahkan layanan kepada masyarakat. Kami akan melakukan penajaman inovasi,” ucap dia.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shanty Abudi mengatakan bahwa penghapusan data kendaraan yang tidak memperpanjang STNK selama dua tahun itu diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Ini UU sudah diundangkan sejak 2009, selama perjalanan harus dievaluasi. Tim pembina samsat terus berdiskiusi, kita kaget juga yang selama ini di jalan raya banyak yang tidak memnuanikan kewajibannya.

“Kita ingin mengingatkan kembali, Polri hanya berkepentingan dalam identifikasi,” ucap dia.