Disnakertrans Jabar Tegaskan Soal Cicilan Pemberian THR

posko pengaduan thr bekasi
Ilustrasi.

POJOKJABAR.com– Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Disnakertrans Jabar, Deni Rahayu menegaskan bahwa terkait pemberian hak THR 2022 dengan cara dicicil juga bisa dilaporkan.


Akan tetapi, dalam penindakannya harus melalui kajian tim terlebih dahulu.

“THR yang dicicil dibutuhkan transparansi dari perusahaan. Kalau terdampak Covid-19 berarti masih berlaku Permenaker 104 dan ini dibicarakan dengan buruh dan pekerja. Jangan samapai hak tidak terbayarkan. Jadi harus dibayar secara penuh,” tegas Deni.

laporan itu diterima secara online sebanyak 344 dan 23 sisanya melalui posko aduan.


Laporan tersebut pun kini tengah ditindaklanjuti oleh Disnakertrans Jabar.

Alhasil, pihaknya mengirimkan surat peringatan 1 kepada 8 perusahaan di Jabar.

“Kita tindak lanjuti semua, dan sudah ada 8 kasih nota pemeriksaan 1 dan sisanya kita proses. Kami akan melihat sejauh mana kemampuan perusahaan, dan nanti kita kasih pemeriksaan lagi kalau pemeriksaan kesatu tidak dipatuhi,” kata Deni, Kamis (26/5).

Dijelaskan Deni, pihaknya telah mengawasi 1.614 perusahaan di Jabar soal kedisiplinan memberikan hak THR kepada buruh.

Sebab, pihaknya telah menyosialisasikan kewajiban perusahaan membayar THR usai adanya surat Kemenaker.

“Ditangani melalui pendekatan dan kita tidak bisa langsung beri sanksi karena itu urusan rumah tangga (internal). Tapi negara memantau jangan sampai hak tidak terbayarkan dan kami monitoring sesuai imbauan gubernur,” jelasnya.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar sendiri sejauh ini mendapatkan 367 laporan tentang belum dipenuhinya kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para buruh.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Disnakertrans Jabar, Rahmat Taufik Garsadi mengungkapkan, terdapat 341 perusahaan yang belum membayar THR Lebaran 2022. Jumlah itu didominasi perusahaan di sektor padat karya.

“341 itu (perusahaan) kami sedang proses, teman pengawas langsung ke lapangan untuk periksa apakah memang ada pelanggan dan harus sosialisasilan kita lakukan dua hari ini sesuai dengan SE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ungkap Taufik, Kamis (12/5).

Disnakertrans Jabar memastikan semua aturan dari kementrian akan diterapkan secara maksimal, mulai dari teguran secara bertahap dan penyegelan mesin produksi.

Walaupun, semuanya akan tetap melalui bipartit terlebih dahulu.

“Ini progres penanganan terus jalan, Pemprov pastikan semua penanganan berjalan maksimal sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.