Perempuan Asal Majalengka Diduga Diperdagangkan di Uni Emirat Arab, Hery Chariansyah Turun Tangan

Hery Chariansyah
Hery Chariansyah

BANDUNG- Dugaan perdagangan orang ke luar negeri kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang perempuan usia 28 Tahun berinisial YY asal Majalengka, Jawa Barat. Ia diduga menjadi korban perdagangan orang ke Negara Uni Emirat Arab dan mengalami depresi atau gangguan kejiwaan yang mengakibatkan korban harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa di Kota Bandung setibanya di Indonesia.


Menurut Tim Kuasa Hukum Kantor Hukum Hery Chariansyah & Rekan yang melakukan pendampingan perkara Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Majalengka itu, berdasarkan informasi dari pihak keluarga Korban, pada awalnya Korban berniat untuk memperbaiki nasib dan membantu perekonomian keluarga dengan menjadi PMI. Dan kemudian oleh kelompok yang di duga sebagai sindikat perdagangan orang yang fokus mengirimkan orang atau PMI ke negera-negara Timur Tengah ini.

‘’Korban diberangkatkan dan menjadi pekerja rumah tangga selama 2 (dua) bulan Negara Uni Emirat Arab. Kemudian Korban mengalami depresi dan oleh pihak yang bertanggungjawab di Negara Uni Emirat Arab, Korban dipulangkan pada Januari 2022 dalam keadaan lupa ingatan, linglung, bersikap ketakutan, sulit diajak komunikasi dan murung. Korban setiba di Indonesia sempat di karantina di Wisma Atlit, Pademangan, Jakarta Utara tetapi mungkin karena situasi Kejiwaan Korban, Pihak Wisma Atlit menghubungi keluarga untuk menjemput Korban. Dan ketika dijemput oleh pihak keluarga, korban sama sekali tidak mengenali Suami dan Keluarganya, serta tidak dapat diajak berkomunikasi. Kemudian oleh Pihak Keluarga, Korban di rawat di Rumah Sakit Jiwa di Kota Bandung,’’ kata Hery Chariansyah, SH.

‘’Kami meyakini, ini adalah bentuk praktek tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai Pekerja Migran ke Negara-Negara Timur Tengah, yang dilakukan oleh sekolompok orang dengan perannya masing-masing, sehingga dapat disebut sebagai sindikat yang berkerja secara sistematis,’’ lanjutnya.


Pertama, kata Hery, ada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan rekruitmen yang memberikan iming-iming tentang keuntungan pekerjaan dan upah yang akan diterima ketika bekerja di Negara Timur Tengah. Kedua ada pihak yang bertanggung jawab membiayain dan menyiapkan dokumen-dokumen kebarangkatan yang diduga sebagiannya adalah palsu seperti Paspor Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang Provinsi Jawa Tengah padahal korban berdomisili di Majalengka Provinsi Jawa Barat dan Dokumen Permit Korban yang berangkat ke Dubai sebagai Sales Representative padahal faktanya Korban bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Ketiga ada pihak yang bertanggungjawab membawa Korban ke Jakarta untuk mengurus biaya keberangkatan dan memberangkatan Korban ke Negara Uni Emirat Arab. Keempat ada pihak yang bertanggungjawab menampung dan mendistribusikan Korban di Negara dan Kota Tujuan untuk pekerjaan yang dapat disebut sebagai pekerjaan yang bersifat eksploitatif.

Menurut pandangan Tim Kuasa Hukum, pekerjaan yang bersifat eksploitatif ini tidak hanya tentang jenis pekerjaan tetapi juga mempekerjakan orang dengan cara melanggar dan/atau melawan hukum dan/atau tidak sesuai dengan hukum juga dapat disebut menjadi eksploitasi. Karena Pemerintah Indonesia secara tegas mengatur tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di 19 Negara Kawasan Timur Tengah yang salah satunya adalah Negara Uni Emirat Arab.

Selain itu, proses pemberangkatan korban sebagai PMI juga dilakukan dengan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran yakni Pasal 69 yang menyatakan bahwa orang perseorangan dilarangan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang faktanya pemberangkatan Korban dilakukan oleh orang perseorangan dan Pasal 82 yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) serta Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan sanksi pidana penjara lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dengan melihat defenisi Perdagangan orang, apa yang dialami korban sudah masuk dan sempurna sebagai perbuatan sebagai mana yang dimaksud dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena telah terjadi perekrutan, pengangkutan, pengiriman dan penerimaan orang dengan pemalsuan dan posisi rentan (kemiskinan) yang dilakukan antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, ujar Hery.

‘’Dengan demikian, kami Tim Kuasa Hukum akan melakukan tindakan-tindakan hukum melalui upaya diantaranya mengirimkan somasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses yang diduga perdagangan orang ini serta akan membuat pengaduan kepada pihak kepolisian,termasuk surat pengaduan ke KAPOLRI dan Kekementrian-Kementerian yang masuk sebagai anggota dan pimpinan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Pusat,’’ jelas Hery.

Mengingat dalam perkembangan Hukum dewasa ini Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, maka Tim Kuasa Hukum akan memastikan bahwa kasus di duga perdagangan orang ini dapat menjadi perhatian publik, pejabat negara dan pihak Aparat Penegak Hukum sehingga ada upaya hukum pidana yang dapat diberikan kepada pelaku dan adanya keadilan bagi korban dan keluarganya yang saat ini mengalami kerugian ekonomi, sosial dan kesehatan.

Selain itu, seandainya pun ada upaya pengobatan yang dilakukan oleh pihak yang diduga Pelaku, maka tindakan ini juga tidak mengahapus tanggung jawab pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses yang diduga perdagangan orang ini.

(*)