Dedi Mulyadi DPR RI : Berkali-kali Saya Minta Pemerintah untuk Evaluasi Penebangan Hutan Penyebab Banjir

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat menjabarkan hasil kunjungan kerja ke kepulauan bangka belitung, masalah pencemaran lingkungan hidup oleh kapal tambang di pesisir pantai matras di Kantor DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat menjabarkan hasil kunjungan kerja ke kepulauan bangka belitung, masalah pencemaran lingkungan hidup oleh kapal tambang di pesisir pantai matras di Kantor DPR RI.


POJOKJABAR.com, BANDUNG – Wakil ketua komisi IV DPR RI, merasa prihatin dengan banyaknya kejadian beencana banjir yang menimpa tanah air ini. Karena setelah terjadinya banjir, pasti yang dirugikan merupakan rakyat indonesia dan juga negara karena harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk penanggulangan bencana banjir tersebut.

Pasca banjir selain banyaknya pengungsi akibat pemukimannya rusak terbawa arus air, kemudian juga penangannan pasca banjir harus membangun kembali tempat tinggal warga.

“Yang terpenting lagi yaitu pasca banjir, pemerintah harus mewaspadai terhadap berbagai macam penyakit dampak dari banjir itu. Seperti contohnha penyakit diare dan hatal-gatal ataupun penyakit lainnya,” kata Dedi Mulyadi, kepada pojokjabar melalui sambungan seluller.

Beberapa kali Dedi Mulyadi telah menyampaikan kepada pemerintah, agar akar masalah penyebab banjir di daerah yang terkena banjir di cari. Salah satunya yaitu masalah kerusakan alam lingkungan, berupa penebangan pepohonan di hutan.

“Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan kepada pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kerusakan lingkungan. Yaitu evaluasi masalah penambangan ilegal, penambangan hutan ilegal yang merusak lingkungan dan berdampak bencana,” kata Dedi Mulyadi, dengan suara sedikit penekanan sebagai tanda dirinya merakan sangat prihatin dengan kejadian bencana banjir di berbagai daerah yang ada di tanah air.

Saat ini, menurut Dedi ada ribuan hektare hutan yang telah rusak akibat penebangan-penebangan hutan yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga air hujan tidak terserap oleh tumbuhan masuk kedalam tanah, dampaknya terjadilah banjir.

“Bila sudah terjadi banjir siapa yang mesti disalahkan, siapa yang dirugikan. Semua yang terdampak banjir dirugikan bahkan negarapun dirugikan. Jadi solusinya evaluasi masalah penambangan ilegal dan penambangan hutan (ilegal loging),” tegas Dedi Mulyadi.

Kemudian juga untuk Daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi jangan mudah mengeluarkan izin untuk masalah pertambangan. Kemudian juga masalah penebangan hutan, harus diawasi secara bersama agar para korporasi tidak seenaknya menggunduli hutan yang berdampak menyengsarakan rakyat karena banjir.

“Sebaiknya kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk berkoordinasi dengan kementrian agraria dan tata ruang guna bersungguh-sungguh memetakan masalah tata ruang. Agar daerah tidak mengubah tata ruang di wilayah masing-masing, minimalnya 5 tahun sekali,” beber Dedi Mulyadi, memberikan solusi untuk menangani masalah banjir dalam waktu jangka panjang. (Adw/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds