Dedi Mulyadi Serukan Revolusi Hijau, Bila Subsidi Pupuk di Cabut

Wakil ketua komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam sebuah acara. (Foto. Dok)

Wakil ketua komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam sebuah acara. (Foto. Dok)


POJOKJABAR.com, BANDUNG – Wakil Ketua DPR Dedi Mulyadi mengomentari masalah pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, tentang masalah subsidi pupuk yang mencapai puluhan triliun rupiah tidak berdampak pada negara.

Untuk mengatasi masalah tersebut Dedi Mulyadi memberikan solusi untuk menyerukan revolusi hijau, yakni mengubah pertanian yang menggunakan pupuk kimia beralih ke pupuk organik.

“Bila gerakan itu terealisasi dan dilakukan semua pihak yang terkait salah satunya oleh petani, kedepannya pemerintah bisa tidak lagi mensubsidi pupuk,” kata Dedi Mulyadi, melalaui sambungan seluller.

Dedi juga menyampaikan gerakan revolusi hijau itu untuk mengubah sistem pertanian di negeri ini. Yang biasanya menggunakan pupuk kimia seperti TSP, KCL dan Urea atau jenis pupuk lain yang berbahan kimia, diganti dengan pupuk organik. Gerakan ini dilakukan dengan mengembangkan pangan paripurna berbasis peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

“Dulu petani di negeri ini sudah lama menggunakan sistem pertanian organik berbasis alam. Namun pada tahun 1976 hingga 1980, sistem tersebut diubah pemerintah Orde Baru menjadi pertanian kimia. Akibatnya petani menjadi tergantung pada pupuk kimia, daripada pupuk organik atau pupuk alam,” terang Dedi Mulyadi yang mana Komisi IV DPR RI membidangi dalam masalah pertanian.

Dampaknya setelah jaman orde baru tersebut, sistem pengairan para pertanian berubah seiring jaman penggunaan pupuk kimia. Pertanian kemudian menjadi terpisah dengan peternakan, perikanan dan kehutanan. Sehingga ada mata rantai makanan yang terputus di kalangan petani.

“Ini dosa negara masa lalu yang harus kita benahi. Kita harus ubah kembali ke alam. Caranya dengan revolusi hijau, sistem pertanian dikembalikan lagi pada organik seperti masa lalu,” tambah Dedi Mulyadi, menjelaskan ketergantungan para petani akibat kebijakan masa lalu yang menggunakan pupuk kimia.

“Kalaupun pemerintah mencabut subsidi pupuk dengan pertimbangan subsidi pupuk tidak berdampak terhadap negara, maka harus ada solusi bagi para petani terutama masalah perlindungan bagi para petani tradisional.

Menurut Dedi, kalau kelompok petani kecil ini kemudian tidak lagi menggunakan pupuk subsidi, yang pada akhirnya tak punya kemampuan menanam padi, maka beban negara jadi makin tinggi.

“Impor beras kita makin tinggi, dan itu mengancam devisa,” tandasnya.

Kendati demikian, Dedi setuju jika pemerintah mencabut subsidi pupuk dan membiarkan harganya sesuai pasar. Namun syaratnya adalah ketika mereka panen, produksi pertaniannya dibeli pemerintah. Hal itu seperti yang dilakukan negara Thailad. Ketika padi petani dibeli, harganya dinaikkan 10 persen dari harga dasar gabah. Margin 10 persen itulah keuntungan petani.

“Umpamanya harga dasar gabah kering giling Rp 500.000 per kuintal. Tinggal nambah sepupuh persen dari harga gabah atau Rp 50.000. Sepuluh persen itulah keuntungan petani selama 3 hingga 4 bulan,” beber Dedi Mulyadi, menjelaskan margin bagi para petani.

Ia menilai, metodologi ini jauh lebih menguntungkan dibanding subsidi.

“Subsidi yang terus menerus, benefitnya apa, harusnya peningkatan produksi berarti swasembada. Tapi kan beberapa tahun ini negara kita tidak ekspor beras,” jelas Dedi, memgakhiri pembicaraan. (Adw/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds