BPOM Belum Keluarkan Izin Edar, DPR Pertanyakan Nasib 1,2 Juta Vaksin Covid-19

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiani./Foto: Mufit

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiani./Foto: Mufit


POJOKJABAR.com– Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiani kembali mengkritik 1,2 juta vaksin Virus Corona atau Covid-19 yang sedang melakukan uji tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Kritik tersebut ia sampaikan berkaitan dengan belum keluarnya izin Ederan penggunaan darurat vaksin yang didatangkan dari China itu oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“BPOM belum mengeluarkan Izin Edaran penggunaan darurat, tapi 1.2 juta vaksin sudah didatangkan ke tanah air. Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya,” kata Netty kepada Pojokjabar.com di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

“Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai?,” sambungnya.

Menurut Anggota Komisi IX itu, dalam pengadaan vaksin, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya.

“Setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Netty menyarankan Pemerintah Indonesia harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices.

Lebih Lanjut legislator Dapil Jabar ini menyebutkan bahwa klinis tahap ketiga Sinovac masih berlangsung di Kota Bandung, dan hasil lengkap baru tersedia akhir Desember atau awal Januari.

Oleh karena itu juga, ungkap Netty,  pemerintah harus menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, lolos sertifikat halal MUI serta terbukti efektif melawan Covid-19.

Sebab, hingga saat ini pengujian oleh LPOM MUI masih mandek, karena pihak produsen belum memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta.

“Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak? Bukankah proses penyimpanannya juga membutuhkan biaya?” tutrnya.

Selain itu, anak buah Achmad Syaikhu ini juga menyoroti beberapa rumah sakit yang sudah melakukan komersialisasi atas vaksin tersebut dengan cara pre-order.

“Tingkat keampuhan, kebermanfaatan dan kehalalannya belum bisa dibuktikan. Kenapa sudah diiklankan? Bagaimana pemerintah mengatur ini?” Cetusnya.

Terakhir, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini meminta pemerintah agar menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengadaan vaksin.

“Ini soal bagaimana marketing policy-nya. Jangan sampai pemerintah menganggap bahwa mereka memiliki otoritas mengadakan vaksin lalu mengabaikan begitu saja partisipasi dari rakyat,” tegasnya.

“Harus jelas, clear, dan transparan kepada publik. Mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri, ada yang gratis dan ada yang berbayar, berapa harga yang akan dipungut dari masyarakat, berapa harga beli vaksin, bagaimana keamanannya, kapan program vaksinasi dilakukan?” tandas Netty.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa 1,2 juta vaksin buatan Sinovac tak bisa langsung digunakan.

Jokowi mengatakan vaksin harus melewati tahapan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, vaksin baru dapat digunakan setelah mendapatkan Izin Edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization (EUA).

Jokowi juga mengatakan, proses vaksinasi juga tidak mungkin dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengikuti pengumuman dan petunjuk yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

“Tidak memungkinan vaksinasi secara serempak, untuk semua penduduk saya harap mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi,” jelas Jokowi dalam keterangan pers, Minggu (6/12/2020).

BPOM sebelumnya juga telah menyatakan bahwa rencana vaksin Covid-19 tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021 karena belum bisa diberikan EUA.

Hal ini terjadi karena masih ada kekurangan data hasil uji klinik vaksin Covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung dan hasil analisis uji klinik mid term.

Apabila data tersebut dapat dilengkapi, maka izin UEA diklaim BPOM dapat diberikan pada minggu ketiga Januari 2021.

(Muf/Pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds