Fraksi PKS DPRD Jabar Minta Gubernur Jabar Gratiskan Vaksin Covid-19


POJOKJABAR.com, Bandung – Dalam rapat paripurna di DPRD Jabar, Jumat (11/12) siang, Fraksi PKS DPRD Jabar memberi pandangan umum tentang RPJMD 2013-2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan bahwa pandangan umum RPJMD ini untuk melihat program Pemprov Jabar, yang sudah dirancang, agar memaksimalkan mengenai program penanggulangan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat, maka kami
memiliki pandangan dan pertanyaan sebagai berikut, Pertama, bahwa usulan perubahan Perda RPJMD Jawa Barat 2018-2023 adalah suatu hal yang wajar dan bahkan
keniscayaan, khususnya akibat adanya perubahan mendasar sebagai dampak Pandemi Covid-19. Untuk itu, dampak
Pandemi Covid-19 dan penanggulangannya harus menjadi
porsi dan perhatian yang lebih besar dibandingkan alasan￾alasan lainnya,” terang Haru, usai paripurna, Jumat (11/12).

Haru menambahkan, adapun akibat adanya perubahan regulasi yang baru baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri, Fraksi PKS DPRD Jabar menilai bahwa vaksin Covid-19 digratiskan untuk seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.

“Ini adalah suatu hal yang penting. Mengapa? Karena vaksin dalam kondisi pandemi seperti ini adalah sebuah kebutuhan mendasar yang
tidak dapat ditawar apalagi dikomersialisasikan,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan bahwa pemerintah
harus hadir, agar kebutuhan dasar rakyat terbebas dari Covid-19 tersebut dapat terpenuhi.

“Ini penting, karena kehadiran Pemerintah ditengah masyarakat dalam situasi pandemi ini, harus menjadi sebuah keharusan,” jelasnya.

Pandangan Umum Fraksi PKS ini, menurut Hadi penting juga untuk pembuatan peta jalan
(roadmap) untuk penyelesaian pesoalan Covid-19.

“Peta yang
menjelaskan jika vaksin belum efektif digunakan, apa saja
yang akan dilakukan? Dan sebaliknya, hal yang kita harapkan
jika vaksin efektif digunakan, harus seperti apa tahapan dan
pembagian vaksin yang diberikan sampai kemudian benar￾benar selesai. Kita tentu mahfum, jika ketersediaan vaksin terbatas, sehingga membutuhkan proses dan waktu yang
tidak sebentar,” papar Abdul Hadi Wijaya.

Abdul Hadi menambahkan, oleh karena itu, peta jalan ini penting, agar ada
keadilan dan ketertiban dalam upaya menyelesaikan Covid-19
ini.

“Kami yakin masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat
sangat patuh hukum, namun kami juga khawatir jika keadilan tidak hadir, akan membuat gelombang protes
masyarakat. Bayangkan, jika dalam situasi pandemi, ternyata
vaksin harus berbayar sesuai kemampuan masing-masing
orang,” paparnya.

Hadi menegaskan, jika tidak digratiskan, tidak hanya terjadi liberalisasi pelayanan kesehatan,
melainkan berpotensi menimbulkan kecemburuan yang dapat
berakibat konflik sosial.

“Karena itu, peta jalan ini juga menjadi acuan jika Covid-19
berkepanjangan sampai bertahun-tahun. Hal yang tidak kita harapkan, namun kita harus antisipasi. Melalui peta jalan ini,
diharapkan ada penanganan yang lebih efektif, terstruktur
dan terukur, termasuk merapihkan carut marut pendataan
dan proses bantuan sosial” paparnya.

Hadi lalu menjelaskan, dalam pandangan Fraksi, selain berbicara mengenai reformasi
sistem kesehatan daerah, juga berbicara mengenai aspek
pemulihan ekonomi, reformasi sistem ketahanan bencana,
dan reformasi sistem perlindungan sosial.

“Kami berharap ada
keberpihakan yang lebih tegas bagi rakyat banyak dalam hal
pemulihan ekonomi maupun reformasi sistem perlindungan
sosial. Jangan sampai pemulihan ekonomi lebih banyak
menyasar industri besar, sektor pariwisata besar, investor
besar, dan sistem ketahanan pangan yang menguntungkan
kelompok-kelompok tertentu semata,” jelasnya.

Perlu penegasan bahwa
pemulihan ekonomi sebesar-besarnya untuk rakyat, sehingga
program dan anggaran harus langsung dapat dirasakan,
bukan dalam bentuk pembangunan tempat-tempat yang tidak
secara langsung memberikan dampak. Itulah mengapa, kami
meminta adanya kajian dampak dari program 1+ tersebut.

“Kami memahami 9 program prioritas, mulai dari
akses pendidikan untuk semua; desentralisasi pelayanan
kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
pendidikan agama dan tempat ibadah juara; pengembangan
infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan
lingkungan hidup; gerakan membangun desa (gerbang desa);
subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah),” pungkasnya.

(Advertorial Humas DPRD Jabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds