AMKM Datangi Gedung DPRD Kuningan, Tolak UU Cipta Kerja

Demonstrasi Tolak UU Ciptaker di Kuningan./Foto: Rmol

Demonstrasi Tolak UU Ciptaker di Kuningan./Foto: Rmol


POJOKJABAR.com. KUNINGAN– Aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan Melawan (AMKM).

Pada aksi itu, AMKM mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan di Jl. RE. Martadinata, Ancaran Kuningan, Kamis (8/10).

Pantauan RMOLJabar, aksi tersebut berlangsung di tengah jalan depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan dan akses jalan pun di tutup sekitar 3 jam. Selain orasi, mahasiswa melakukan aksi duduk di Jalan RE Martadinata dengan membentuk lingkaran. Adapun dari Anggota DPRD, hadir Wakil Ketua DPRD H. Dede Ismail, Deki Zaenal Muttaqin, dan Ketua Komisi I SAW Tresna ikut duduk bersama massa aksi.

Koordinator Lapangan aksi, Auf Mustafa mengungkapkan, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada tanggal 05 Oktober 2020 telah mencederai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Melihat efek negatif dari hal tersebut, maka kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan Melawan dan menggelar aksi,” ungkap Aof.

Mereka minta kepada para petinggi dewan agar menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. Dengan adanya Omnibus Law hanya akan menguntungkan kaum imperialis. Dan, ini jelas sangat merugikan rakyat.

“Kita siap melakukan perlawanan yang sebesar-besarnya. Kepentingan kita hari ini adalah melawan rezim Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata Auf dalam orasinya.

Usai orasi, peserta aksi Aliansi Mahasiswa Kuningan menyatakan sikap, yaitu, pertama, mendukung dan dan ambil bagian aktif dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Kedua, berjuang bersama klas buruh dan kaum tani dalam menentang segala skema neoliberal yang dijalankan oleh rezim bonela Jokowi-Ma’ruf Amin, yang mana kebijakan-kebijakan tersebut hanya akan menghancurkan kedaulatan nasional dan memperluas kemiskinan rakyat Indonesia.

Ketiga, Aliansi Mahasiswa Kuningan menuntut rezim Jokowi untuk memprioritaskan keselamatan rakyat Indonesia dalam serangan pandemi Covid-19.

Keempat, Aliansi Mahasiswa Kuningan berjuang bersama klas buruh dan kaum tani untuk mewujudkan Reforma Agraria Sejati untuk menopang pembangunan Industri Nasional yang berdaulat dan mandiri.

Kelima, Aliansi Mahasiswa Kuningan menolak segala skema liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan serta menuntut diberlakukannya sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.

(rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds