Tak Boleh buat Kampanye, Bawaslu Jabar: Iklan Layanan Masyarakat Fasilitas Negara

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020./Foto: Istimewa

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020./Foto: Istimewa


POJOKJABAR.com– Badan Pengawasan Pemilihan Umum Jawa Barat (Bawaslu Jabar) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menghentikan iklan  layanan masyarakat tentang seruan Covid-19 atau bantuan sosial yang erat dengan Kepala Daerah.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi memaparkan, iklan layanan masyarkat merupakan fasilitas negara yang tidak boleh digunakan untuk kampanye. Pihaknya pun mengawasi larangan bagi seluruh pihak terutama petahana untuk tidak menggunakan fasilitas negara.

“Karena bupati atau wali kota yang masuk lagi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,” paparnya, Senin (28/9).

Zaki menilai, seluruh fasilitas negara yang melekat pada Kepala Daerah tidak lagi bisa digunakan. Pasalnya, beberapa Kepala Daerah dalam arti petahana sedang melakukan cuti kerja selama masa kampanye berlangsung.

“Bawaslu mengimbau Pemda untuk tidak menayangkan iklan layanan masyarakat dengan menampilkan bupati atau kepala daerah yang sedang cuti,” ujarnya.

Dengan demikian, imbuh Zaki, iklan layanan masyarakat berupa seruan Covid-19, dan bantuan sosial yang erat kaitannya dengan Kepala Daerah segera diberhentikan.

(rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds