Pilkada Kabupaten Bandung, Puluhan Pensiunan Porli Akan Gunakan Hak Pilih

Pilkada Serentak

Pilkada Serentak


POJOKJABAR.com, SOREANG – Puluhan pensiunan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri akan mulai menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan, pada tahun 2019 ada 36 orang dan tahun 2020 ada 16 orang yang sudah menyelesaikan masa baktinya di institusi kepolisian, baik pensiunan PNS Polri maupun pensiunan anggota Polri. Hal itu, membuat 52 pensiunan tersebut akan mulai menggunakan haknya sebagai warga negara dalam memilih pemimpin.

“Jadi dalam rangka pengawasan dari kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan kita untuk meminta data anggota Polri dan PNS Polri yang sudah pensiun. Karena, jika sudah pensiun, maka diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Hendra saat wawancara via telepon, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu, untuk anggota Polri dan PNS Polri yang masih aktif, diwajibkan untuk menjaga netralitas saat gelaran pesta demokrasi, misalnya Pilkada Kabupaten Bandung. Anggota aktif, lanjut Hendra, tidak diperkenankan untuk berfoto dengan calon. Kecuali, sedang melakukan pengamanan di salah satu kegiatan Pilkada.

“Maka, untuk pengawasannya, kita punya pengawas internal dari profesi. Selain itu juga ada Sistem Informasi Pengawas dari Polresta, dan tentunya kita akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu,” tuturnya.

Intinya, jika ada anggota aktif yang terlibat politik praktis, maka pihaknya akan menarik informasi dari Bawaslu, KPU dan Sentra Gakkumdu guna melakukan pendalaman. Hendra mengungkapkan, sampai saat ini belum ada PNS Polri maupun anggota Polri yang terlibat politik praktis.

“Pengawasan ini sudah mulai berjalan. Tadi juga kita sudah komunikasi dengan Bawaslu, dimana sampai saat ini ASN Polri belum ada laporan pelanggaran,” sambung Hendra.
Untuk pengamanan Pilkada, personil yang diturunkan masih berubah-ubah dan jumlahnya masih sedikit, yaitu masih hanya melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Bandung dan Bawaslu Kabupaten Bandung.

“Intinya, jumlah personil akan kita sesuaikan berdasarkan tahapannya,” pungkas Hendra.

(fik/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds