Rangga Sunda Empire Lakukan Eksepsi, Tolak Dakwaan Jaksa

Foto kegiatan terkait Sunda Empire yang tersebar di medsos./Foto: Istimewa

Foto kegiatan terkait Sunda Empire yang tersebar di medsos./Foto: Istimewa


POJOKJABAR.com, BANDUNG — Sidang kasus Sunda Empire kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, secara virtual, Selasa (30/6) sore. Agendanya pembelaan dari Rangga Sasana Sunda Empire.

Dalam sidang dengan agenda eksepsi, pengacara terdakwa Rangga, Misbahul Huda menyampaikan keberatan atas dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya.

“Saya melihat jaksa penuntut umum tidak mendasar. Dimana Rangga didakwa menyampaikan di dalam acara pertemuan dengan pengurus Sunda Empire dari berbagai daerah,” paparnya, usai sidang di PN Bandung.

“Rangga Sasana menurut surat dakwaan hanya memberikan materi di lingkup internal pengurus Sunda Empire dari berbagai daerah di dalam sebuah forum, bukan di depan khalayak umum,” katanya.

“Terdakwa Raangga Sasana sama sekali tidak memiliki peran dalam hal penyebaran atau penyiaran foto maupun video saat memberikan materi,” kata Huda dalam eksepsinya.

Tak hanya itu, soal dakwaan terkait unsur membuat keonaran, juga tidak memenuhi unsur pada ‎penjelasan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Bahwa Unsur Keonaran.

“‎Meminta majelis hakim, untuk, menerima eksepsinya tersebut, menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut, kemudian majelis hakim juga diminta untuk ‎memulihkan harkat martabat dan nama baik Rangga Sasana,” ucapnya.

Dua pekan sebelumnya, tiga terdakwa kasus Sunda Empire, didakwa oleh jaksa penuntut umum, dengan dakwaan membuat keonaran di masyarakat.

Para terdakwa, didakwa dengan tiga pasal, diantaranya Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketiga Pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎
Ancaman hukumannya 10 tahun bui.

“Mereka menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” ucap JPU Suharja, pada persidangan sebelumnya.‎

 

(arf/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds