Era New Normal Dimulai, Guru Besar Unpad Ingatkan Masyarakat Jangan Remehkan Ketegasan Aparat TNI-Polri

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof Muradi

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof Muradi


POJOKJABAR.com, BANDUNG – Masa era New Normal akan diterapkan di empat provinsi di Indonesia, dalam masa pandemi wabah covid-19. Jawa Barat masuk dalam penerapan era new normal tahap awal, bersama DKI Jakarta, Gorontalo dan Sumatera Barat.

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof Muradi mengatakan dalam penerapan era new normal, dua faktor yang sangat penting yakni ketegasan aparat dan disiplinnya masyarakat.

“Pemerintah menggandeng instrumen negara yakni TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat dalam era new normal, dan ini harus diikuti masyarakat dengan mentaati aturan saat era new normal,” terang Prof Muradi, Kamis (28/5).

Muradi melihat, bahwa saat penerapan era new normal Senin 1 Juni nanti, aparat TNI dan Polri harus sudah menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar saat era new normal.

“Kalau melihat psbb kemarin masih sebatas diimbau, nah nanti harus ada tindakan tegas jika ada yang membandel tidak memperhatikan prosedur protokol kesehatan saat era new normal,” jelasnya.

Guru Besar bidang Keamanan Dalam Negeri ini menilai, era new normal perlu untuk proses recovery wabah corona di Indonesia.

“Empat provinsi yang pertama menerapkan era new normal ini karena kategoti zona dalam penyebaran covid19 sudah zona aman, misal zona hijau. Untuk yang belum menerapkan berarti masih dalam pengawasan penyebaran,” paparnya.

Dalam penerapan nanti, masyarakat harus tahu betul bahwa new normal nanti bukan kembali normal.

“Normal baru, yakni melakukan aktifitas harus sesuai protokol kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak tidak berkumpul dan cuci tangan,” jelasnya.

Diakui Muradi bahwa ada kesan pembatasan secara sipil dalam era new normal.

“Beberapa NGO ada yang menilai bahwa penerapan new normal membatasi hak hak sipil masyarakat. Saya kira ini tidak seperti yang dibayangkan oleh NGO yang mengisukan adanya pembatasan sipil, karena TNI Polri dilibatkan untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan dalam era new normal,” pungkasnya.

(arf/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds