Kades Pagerwangi Jilat Ludah Sendiri Gara-gara Noah’s Park Klaim Berizin

Lokasi pembangunan Noah's Park di kawasan Sesar Lembang./Foto: R,ol

Lokasi pembangunan Noah's Park di kawasan Sesar Lembang./Foto: R,ol


POJOKJABAR.com, BANDUNG– PT. DAM Anugerah Pondok Mandiri klaim telah kantongi belasan rekomendasi dari Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat serta izin dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meski ditentang warga dan kepala desa,

Penentangan tersebut sehubungan dengan rencana PT DAM Anugerah Pondok Mandiri akan membangun Agrowisata Noah’s Park yang di dalamnya terdapat Waterboom, Penginapan, area edukasi pertanian, serta area peternakan, di Gunung Batu atau pusat Sesar Lembang Jalan Sukatinggal, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, KBB.

Staff Bagian Perijinan PT. DAM Anugerah Pondok Mandiri, Atik Suhinda mengatakan, pihaknya telah mengantongi izin warga, kepala desa, hingga camat. Bahkan, rekomendasi dan perizinan baik dari Pemprov Jabar maupun Pemda KBB telah dikantongi.

“Yang sedang dalam proses itu Izin Mendirikan Bangunan, SIF, sama Izin Usaha. Jadi sampai saat ini belum dilakukan pembangunan dan masih proses pengurusan perizinan yang telah dimulai sejak tahun 2017 lalu,” terang Atik, Rabu (19/2).

Sehubungan lokusnya yang berada di Kawasan Sesar Lembang, dia menerangkan, pihaknya telah mengantongi Pertimbangan Teknis dan Saran Bina Marga dan Penataan Ruang Prov Jabar No 503/25/Bid PR tanggal 18-01-2018 dan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) No. 640/102/17.2.02.0/DPMPTSP PROP JABAR tgl 03-02-2018.

“Kita juga ada Izin Lokasi dari DPMPTSP KBB Nomor 503/017/IPPL-DPMPTSP/2019 tanggal 22 Juli 2019. Jadi memang membangun di KBU untuk keperluan bisnis banyak persyaratan yang harus dipenuhi, berbeda dengan pengajuan ijin untuk rumah tinggal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pagerwangi, Agus Ruhidayat memberikan tanggapan berbeda dengan pernyataannya sebelumnya. Saat dikonfirmasi kembali, dia menyebut, pembangunan Agrowisata Noah’s Park sudah mempunyai izin dari masyarakat serta RT/RW setempat.

“Masih penataan. Izin-izin ada yang masih proses, tapi kalau izin dari RT/RW sudah ada dari masyarakat juga sudah diizinin,” ujar Agus.

Disinggung soal penolakan warga, dia berkilah, mempertanyakan masyarakat mana yang tidak menyetujui pembangunan Agrowisata tersebut, karena hingga kini pihaknya belum menerima keluhan warga sehubungan rencana pembangunan wisata komersil tersebut.

“Justru masyarakat yang mana yang mengatasnamakan keberatan, ke desa juga gak ada yang komplen atau demo, saya belum menerima keluhan dan keberatan,” tuturnya.

(rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds

terminal-sementara-Kota-Depok

Kota Depok Belum Batasi Angkutan Umum

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan rekomendasi untuk membatasi penggunaan transportasi atau angkutan umum di wilayah Jabodetabek.