Komisi I DPRD Jabar Kritik Rekrutmen PPK dari Kalangan ASN

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu./Fotp: Istimewa

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu./Fotp: Istimewa


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Komisi I DPRD Jabar telah memantau pemantauan persiapan Pilkada serentak 2020 di dua kabupaten.

Dari hasil pantauan di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, persiapan atau tahapan Pilkada Serentak dilaksanakan oleh KPU setempat dengan baik.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan bahwa Komisi I DPRD Jabar sedang melakukan analisa terkait penerimaan anggota PPK (panitia pemilihan kecamatan) yang berasal dari ASN (aparatur sipil negara).

“Ya, kita masih memantau mekanismenya seperti apa. Kritik kami jika di Jabar masih ada ASN jadi PPK maka kami sarankan agar tidak masuk dalam PPK,” jelasnya, Selasa (11/2).

Haru menegaskan, sesuai UU ASN bahwa ASN dilarang menerima fee atau honor di luar pekerjaannya sebagai ASN .

“Komisi I DPRD Jabar terus berkordinasi dengan Komisi II terkait hal ini, memang ada sebuah kebiasaan dimana PPK biasanya berasal dari PNS atau ASN, ” jelasnya.

Jika memang ada PNS yang sudah menjadi PPK, dirinya tak melarang.

“Kalau sudah ada yang jadi anggota PPK saya tak melarang. Namun apakah mau mengerjakan tugas PPK tanpa honor, itu yang membuat kami mengkritisi perihal penerimaan anggota PPK,” paparnya.

(arf/adv/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds