Reaksi Pemkab KBB Soal Kebijakan Pasca Penghentian Proyek Pramestha Resort Town

Lokasi proyek pembangunan Pramestha Resort Town./Foto: Rmol

Lokasi proyek pembangunan Pramestha Resort Town./Foto: Rmol


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Soal kebijakan apa yang akan diberlakukan kepada PT. Lembang Permata Recreation Estate setelah proyek pembangunan Pramestha Resort Town dihentikan sementara, rupanya belum diketahui pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Seperti diketahui, per hari Selasa (21/1) ini, Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna turun langsung meninjau lokasi proyek Pramestha Resort Town dan memutuskan menghentikan sementara aktivitas pembangunan fisik di Kawasan Bandung Utara (KBU) tersebut sebagaimana diintruksikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Menyikapi keputusan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB, Ade Zakir Hasim mengatakan, kendati pembangunan fisik Pramestha Resort Town dihentikan sementara,  namun pengamanan teknis dan konservasi lahan harus dilakukan.

 

Sebab, dengan kondisi lereng bukit di areal proyek yang telah dikeruk untuk kepentingan pembangunan akan berisiko apabila dibiarkan tanpa ada upaya penanganan dan penguatan tanah.

“Tentunya (harus) ada pengamanan-pengamanan yang akan dilakukan dari mulai pengamanan teknis seperti membuat saluran untuk mencegah erosi, juga penanaman pohon secara vegetatif, itu yang dilakukan,” ucap Ade saat ditemui di areal proyek Pramestha, Selasa (21/1).

Dipaparkan Ade, dokumen perizinan Pramestha Resort Town bukan perizinan yang baru. Perusahaan property di bawah naungan PT Lembang Permata Recreation Estate ini telah mengantongi rekomendasi gubernur sejak tahun 2007 dan mengantongi kelengkapan dokumen perizinan sejak tahun 2008-2009 silam.

“Sudah ada rekomendasi, sudah ada AMDAL, secara data teknis dan administrasi itu aman,” terangnya.

Dengan kebijakan dihentikan sementara serta adanya perbedaan regulasi di tahun 2008-2009 dengan regulasi baru yakni, Perda tahun 2016 tentang KBU, Ade mengakui, belum mengetahui kebijakan apa yang akan diberlakukan Pemprov Jabar untuk proyek Pramestha Resort Town. Termasuk belum mengetahui apakah harus ada perubahan dokumen perizinan yang disesuaikan dengan aturan terbaru.

“Kita nunggu hasil koordinasi nanti apakah harus ada rekomendasi baru atau seperti apa, hari ini kan Pak Bupati mau Koordinasi dengan gubernur,” ungkapnya.

Terkait keberadaan proyek Pramestha Resort Town yang berdekatan dengan pusat Patahan Lembang aktif, dia menyebutkan, terbitnya rekomendasi serta perizinan pembangunan resort di zona Patahan Lembang telah melalui proses kajian tersendiri.

Kendati begitu, pihak Pemda akan menjalankan tugas terkait pembangunan di KBU sesuai arahan Gubernur Jabar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Jadi kita akan berjalan ini sesuai arahan Pak Gubernur, nanti kita akan konsultasikan dan pelaksanaannya ini harus mendapat supervisi dari kita, dari DLH, PUPR yang nanti berkonsultasi dengan provinsi, jadi kita berharap tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Saat disinggung soal indikasi pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang Pramestha Resort Town sebagaimana tertuang dalam surat instruksi Gubernur Jabar, dia menegaskan, pihaknya masih akan melakukan kajian di samping berkoordinasi dengan Pemprov Jabar terkait indikasi pelanggaran tersebut.

“Pelanggaran itu pasti ada yang berbeda dari rencana. Nah, itu yang sedang kita kaji jadi persepsinya tidak orang per orang melainkan persepsi bersama. Makanya nanti koordinasi dengan provinsi untuk menyamakan (persepsi) itu,” tandasnya.

(rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds