Tak Peduli Arahan Jokowi, DPMPTSP Kabupaten Bandung Curhat Soal Perda Baru

Ilustrasi perda bermasalah

Ilustrasi perda bermasalah


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Pemerintah daerah (Pemda) diminta berhenti membuat peraturan daerah (perda) seperti tak dipedulikan Pemkab Bandung.

Demikian arahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut terlihat dari adanya rencana Pemkab Bandung yang saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Yudhi H beralasan pembuatan perda (kini baru raperda) itu karena Perda no 12 tahun 2015 tentang PTSP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.

“Perda (baru PTSP) juga selaras dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dimana pelayanan perizinan berusaha harus terintegrasi melalui sistem OSS (Online Single Submission),” ujarnya, Kamis (21/11).

Yudhi berdalih, penataan kembali regulasi perlu dilaksanakan dalam memberikan dasar hukum penerbitan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Juga diperlukan untuk menata kembali perizinan dan nonperizinan bagi pelaku usaha.

“Ini (pembuatan Perda) merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semoga apa yang kami lakukan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas investasi di Kabupaten Bandung. Saat terintegrasi dengan OSS, maka dapat mengakselerasi pelayanan perizinan dan nonperizinan,” klaim Yudhi.

(yud/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds