Jelang Pilkades, DPMB KBB Ungkap Soal Nomor Urut Cakades

ILUSTRASI.

ILUSTRASI.


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Sebanyak 112 desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) siap laksanakan pencloblosan calon kepala desa (kades) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Penghitungan suara dan penetapan kepala desa akan dilaksanakan pada akhir bulan November ini.

Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Rambey Solihin mengatakan, dari 165 desa yang ada di KBB, 112 desa di antaranya menyelenggarakan Pilkades serentak.

Bahkan untuk hari ini, Rabu (13/11) dan Kamis (14/11) sudah memasuki tahapan pengundian nomor urut sebagai bagian dari mekanisme pesta demokrasi di tataran desa.

“Para calon ini tentunya membutuhkan nomor urut sebagai sarana ketentuan menyampaikan visi misi,” kata Rambey saat ditemui di Kantor DPMD KBB, Rabu (13/11).

Dengan semakin mendekati waktu pencoblosan, dia meminta, panitia Pilkades di 112 desa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Apalagi saat ini sudah masuk tahapan pengundian nomor urut sehingga panitia harus mampu mengakomodir dan meminimalisir adanya konflik dalam penentuan nomor urut calon.

“Pengundian nomor urut calon harus transparan, harus terbuka. Karena (nomor urut) itu menjadi identitas bagi para calon,” ujarnya.

Pasca pengundian nomor urut bagi para kandidat kades, dia memaparkan, tahapan kampanye para calon kades dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 November 2019.

Sementara pencoblosan dan penghitungan suara dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yakni, pada Minggu, 24 November 2019 secara serentak.

“Harus dilakukan pada 24 November, tidak boleh lebih dari tanggal tersebut untuk penetapan hasil kepala desa terpilih,” tegasnya.

Berdasarkan aturan, dia menjelaskan, masyarakat yang berhak memilih hanya masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Artinya panitia Pilkades dilarang menerima warga yang tidak ada dalam DPT untuk melakukan pencoblosan.

“Beda, kalau di Pilpres kemarin kan bisa pakai KTP ikut nyoblos. Nah, kalau untuk Pilkades itu tidak bisa sama sekali. Jadi hanya untuk DPT saja yang boleh ikut mencoblos,” ungkapnya.

(son/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds