Pilkades Serentak 2019, Pemkab Bandung Barat Belum Analisis Kerawanan Pilkades

Calon Kepala Desa saat menggelar deklarasi damai di Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, belum lama ini.

Calon Kepala Desa saat menggelar deklarasi damai di Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, belum lama ini.


POJOKJABAR.com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat akan memperketat pengawasan dan pengamanan pada saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar pada 24 November 2019 mendatang.

Terlebih terhadap desa-desa yang penduduknya padat karena rawan terjadi konflik atau gesekan. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah daerah akan melibatkan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan kepolisian.

Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bandung Barat, Rambey Solihin mengakui, sejauh ini pihaknya belum bisa menganalisis desa paling rawan jelang pelaksanaan Pilkades.

“Semua desa yang menyelenggarakan Pilkades sebetulnya berpontensi terjadi konflik apabila kegiatannya tidak dilaksanakan sesuai dengan Perbup Nomor 35/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,” katanya, Minggu (3/11/19).

Rambey menerangkan, adanya calon yang tidak diloloskan menjadi calon kepala desa juga bisa berpotensi rawan konflik. Sebab dalam aturan, di satu desa hanya dibatasi lima orang calon kepala desa saja.

“Ada beberapa desa yang calonnya lebih dari lima orang, karena jumlah calon tidak bisa lebih dari lima orang maka sisanya tidak akan diikutsertakan. Hal itu bisa berpotensi terjadi konflik,” tuturnya.

Menurut dia, Pilkades serentak tahun ini diikuti sebanyak 112 desa dan untuk calonnya berjumlah 553 orang pendaftar. Dengan banyaknya desa yang menyelenggarakan pemilihan, lanjut Rambey, tentunya dibutuhkan persiapan pengamanan dari berbagai pihak terkait.

“Itu untuk antisipasi segala permasalahan, sehingga harus ada dukungan dari Polres dan Kondim karena dikhawatirkan (konflik) skalanya meluas, jadi pengamanan sudah kami siapkan,” ucapnya.

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengungkapkan, pihaknya sudah memetakan potensi kerawanan gangguan kamtibmas selama pelaksanaan Pilkades, sehingga pengamanan pun akan diperketat dengan menerjunkan intelejen.

“Sejauh ini belum terdeteksi akan adanya gangguan kamtibmas saat Pilkades serentak di Bandung Barat. Namun kami tidak mau underestimate dan tetap meminta jajaran meningkatkan kewaspadaan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kewaspadaan perlu dilakukan karena pelaksanaan Pilkades di tiap desa memiliki potensi, karakteristik dan kerawanan masing-masing. Disinggung desa-desa yang dianggap rawan konflik, ia menilai, semuanya dianggap memiliki potensi.

“Jadi pengamanan yang dilakukan itu harus dari mulai pra, pengamanan pada hari pelaksanaan serta pasca. Untuk pra ini fungsi intelejen dikedepankan seperti dari Intel dan Bimmas,” jelasnya.

(RBD/gat/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds