DPRD KBB Angkat Suara Suara Terkait TPA Sarimukti Bandung

Para sopir truk saat sedang menunggu giliran membuang sampah di Sarimukti, Kecamatan CIpatat,

Para sopir truk saat sedang menunggu giliran membuang sampah di Sarimukti, Kecamatan CIpatat,


POJOKJABAR.com, BANDUNG–┬áPemerintahan Kota (Pemkot) Bandung dinilai melanggar komitmen terkait Konvensasi Dampak Negatif (KDN) Tonase Sampah, yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Demikkian dikatakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (DPRD KBB).

Bahkan, dengan sikap ‘keukeuh’ mengaku telah membayar KDN tonase secara rutin. Komisi III DPRD KBB menganggap Pemkot Bandung melalui PD Kebersihan-nya tidak memiliki niatan yang baik.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan menyatakan, menyusul pernyataan Pemkot Bandung melalui Pjs Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung Gun Gun Saptari Hidayat yang tidak mengakui mengutang KDN tonase sebesar Rp3,2 miliar kepada KBB, pihaknya mengganggap pernyataan (Gun Gun) tersebut menjadi bagian dari hak Pemkot Bandung.

Akan tetapi, pihaknya pun memiliki hak untuk mengambil suatu tindakan menyusul sikap keukeuh dari PD Kebersihan Kota Bandung.

“Bagi kami silahkan itu hak beliau berkata apapun. Dan menjadi hak kami juga menutup TPA kalau keukeuh maunya seperti itu,” tegasnya saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (2/11).

Iwan menambahkan, PD Kebersihan Kota Bandung dipersilakan menunjukkan bukti pembayaranya, pasalnya Komisi III DPRD KBB pun memiliki bukti-bukti kuat ditambah adanya saksi baik dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), tiga kepala desa (Kades Sarimukti, Rajamandala, Mandalasari), tokoh masyarakat yang terdampak sampah TPA Sarimukti, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).

“Artinya dengan sikap PD Kebersihan seperti itu, mereka tak ada niat baik dan tak memperdulikan apabila TPA kami tutup khusus (untuk) Kota Bandung,” ungkapnya.

Berdasarkan LHP BPK, serta hasil sidak Komisi III ke TPA Sarimukti yang dihadiri oleh Muspika, 3 kades, serta tokoh masyarakat dari desa yang terkena dampak langsung, dia menyebutkan, dari tahun 2013 Pemkot Bandung tidak mau membayar KDN tonase sesuai komitmen yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) TPA Sarimukti, dan hanya membayar untuk KDN ritasenya saja kepada Pemda KBB.

“Dari catatan Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Kota Bandung setiap tahun untuk tonasi pembayarannya selalu tidak pernah membayar lunas. Akhirnya sampai tahun ini terakumulasi menjadi Rp3,2 miliar,” bebernya.

Adanya persoalan tunggakan Rp3,2 miliar dari Pemkot Bandung, Iwan meminta, Gubernur Jawa Barat segera merespon surat yang dilayangkan Komisi III melalui Pimpinan DPRD KBB.

“Kita lihat nanti di lapangan. Kami sedang merumuskan dengan masyarakat tiga desa tahap awal akan ditutup 3×24 jam, insya Allah mulai bulan Desember dan teknis penutupan sedang kami diskusikan,” tandasnya.

(yud/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds