Komisi C DPRD Bandung Angkat Suara Soal TPA Sarimukti

Sejumlah pekerja sedang beraktivitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

Sejumlah pekerja sedang beraktivitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Ketua komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi angkat bicara terkait rencana penutupan TPA Sarimukti yang diwacanakan Ketua Komisi III DPRD KBB

Hal ini lantaran adanya indikasi utang Pemkot Bandung yang belum dibayar.

“Saya sudah minta DLHK dan PD Kebersihan Kota Bandung untuk segera berkoordinasi dengan rekan-rekan di Pemerintah KBB. Bisa jadi ada hal yang harus dikonsolidasi terkait data dan nilai pembayaran. Info yang saya peroleh bahwa sebelum tahun 2014 pembayaran KDN (Kompensasi Dampak Negatif) dilakukan PD Kebersihan Kota Bandung langsung ke Desa dengan sistem karcis melalui Peraturan Desa,”

“Dan setelah 2014 dibayarkan langsung ke Pemerintah KBB. Jangan sampai PD Kebersihan merasa sudah bayar lewat skema Perdes dari rentang waktu sebelum 2014, namun masih tercatat sebagai utang oleh Pemerintah KBB, atau mungkin ada hal-hal teknis lainnya yang menyangkut data dan perhitungan lain sehingga memang muncul utang senilai tesebut”. kata Yudi dalam keterangannya, Sabtu (2/11).

Yudi berharap hal ini bisa diselesaikan secara baik dan bijaksana dengan mencari solusi terbaik, sehingga tidak mengganggu hubungan baik kedua belah pihak. Kalau memang ada utang, lanjutnya, segera diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

“Ya baiknya duduk bersama, koordinasi, konsolidasi dan buka data masing-masing. Kalo memang Pemkot Bandung punya utang dan harus membayar ya segera diselesaikan, tapi kan harus ada dasar pengeluaran pembayaran utang tersebut, karena ini kan uang APBD. Harus jelas dan sesuai mekanisme yang ada, misalnya ada surat tagihan resmi dari Pemerintah KBB kepada Pemkot Bandung,”

“Apalagi infonya muncul dari temuan BPK, kalo memang betul ada temuan, barang tentu ini menjadi dasar kuat Pemerintah KBB untuk menagih dan Pemkot Bandung kemudian membayar, tidak serta merta menutup TPA, kan semua ada mekanismenya dan bisa diselesaikan secara baik-baik”. tuturnya.

Yudi juga berharap hal ini bisa segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut, karena akan berdampak pada layanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Sementara itu Dirut PD kebersihan Gun Gun Saptari yang dihubungi terpisah mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomukasi dengan pemerintah KBB dan sudah sepakat untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi terbaik bersama.

Apalagi, urusan sampah ini terkait erat dengan pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Saya sudah janjian Senin (4/11) untuk ketemu dengan pemerintah KBB. Kita akan menyamakan pemahaman dan mencari solusi terbaik bersama,” demikian Gun gun.

(son/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds