Dapat Dana Fantastis, Ini Sebab Pemda Dinilai Kurang Peduli Program Pendidikan Pemerintah Pusat

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS, Wartanto(batik coklat),/Foto: Rmol

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS, Wartanto(batik coklat),/Foto: Rmol


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wartanto menganggap Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota kurang peduli terhadap program pendidikan Pemerintahan Pusat meski mendapat gelontoran anggaran yang fantastis.

Tidak sedikit Pemda Kabupaten/Kota yang asik dengan programnya sendiri tanpa memerhatikan program dari Pemerintahan Pusat yang seharusnya disambut baik serta diimplementasikan di daerah.

“Pemerintah daerah sekarang kurang ‘care’ terhadap tugasnya, asik dengan programnya sendiri. Padahal (anggaran pendidikan) ini sudah diserahkan ke daerah namun banyak guru yang tidak terpikirkan, hanya guru-guru formal saja, guru-guru PAUD tidak terpikirkan,” ucap Wartanto di sela Konferensi Internasional SEAMEO CECCEP di Hotel Grand Mercure Bandung, Kamis (17/10).

Seperti diketahui, untuk tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintahan Pusat melalui Menkeu menggelontorkan anggaran 20 persen atau sebesar Rp 492,5 triliun yang khusus untuk anggaran pendidikan.

Dari besaran anggaran pendidikan tersebut, sebesar Rp 308,4 triliun ditransferkan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

“Hampir Rp 200 triliun masuk Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tunjangan guru dan dosen besar itu. BOS, BOP, itu semua anggaranya diserahkan untuk daerah melalui DAK-DAU sehingga sisanya di Kemendikbud hanya Rp 35 triliun dikurangi PIP Rp 9 triliun,” bebernya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan PAUD dan Dikmas diserahkan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Mulai dari pendirian lembaga penyelenggaranya, rekrutmen pegawainya, gurunya, pengadaan bahan ajarnya, fasilitasnya, sampai evaluasinya dilakukan oleh daerah.

“Pemerintah pusat urusannya hanya menerbitkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Tentunya peraturan, Undang-Undang, yang kedua melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program di daerah, yang ketiga peningkatan mutu,” paparnya.

Ditegaskan Wartanto, masa depan Negara Indonesia tergantung bagaimana upaya meningkatkan kualitas PAUD-nya. Akan tetapi, sampai sejauh ini sarana-prasarana PAUD di daerah tidak ada padahal pemerintah pusat telah menggelontorkan anggarannya.

“Jadi DAK-DAU yang menyangkut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah diserahkan pada daerah. Kita merasa daerah harus paham betul tugasnya ini,” ungkapnya.

Masih banyaknya masalah pendidikan di daerah, dia mengimbau, pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki perhatian yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Terutama memerhatikan tingkat kesejahteraan guru.

“Paling tidak seperti UMR asal memang cukup ya, gak apa-apa. Karena kita juga paham pendidik di PAUD tidak full seperti sekolah seharian, paling 3 sampai 4 jam sehari. Tapi kalau dihargai jangan seperti bakul pecel lah, sehari hanya Rp 10 ribu,” tukasnya.

(son/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds