DPR Revisi UU KPK, Ini Tanggapan Unpad

Wakil Ketua Satuan Pengawas Internal Unpad, Tajudin./Foto: Arief

Wakil Ketua Satuan Pengawas Internal Unpad, Tajudin./Foto: Arief

POJOKJABAR.com, BANDUNG– Tanggapan atas Revisi UU KPK oleh DPR RI datang dari berbagai kalangan universitas.

Salah satunya seperti perwakilan dari lembaga dan Rektor Unpad, Tajudin, selaku Wakil Ketua Satuan Pengawas Internal Unpad sekaligus Dosen Fakultas Hukum Unpad.

Ia mengatakan bahwa Revisi menjadi hak DPR RI.

“Namun perlu diingatkan agar jangan juga menjadikan KPK lemah,”jelasnya, Senin (9/9).

Tajudin menilai, jika Revisi UU KPK untuk melemahkan, maka penegakan korupsi di Indonesia akan stagnant.

“Saat ini KPK sudah bagus, sekarang Saya menilai bahwa Pak Presiden bijak menilai dan menyikapi Revisi UU KPK Ini,” paparnya.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tengah melakukan revisi terhadap undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002.

Dalam draft revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas.

Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.

Kini, revisi Undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi sudah di tangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun hingga kini DPR tinggal menunggu apakah Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (Surpres) yang memerintahkan menterinya untuk membahas RUU KPK ini bersama para anggota dewan.

 

(arf/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds