Ratusan Perusahaan di Karawang Tolak SK Bupati, Apindo Jabar Berharap pada Pemprov

Kawasan Industri Karawang (ilustrasi)

Kawasan Industri Karawang (ilustrasi)

POJOKJABAR.com, KARAWANG–┬áSuatu ujian datang dari bidang industri dan ketenagakerjaan.

Ujian ini menimpa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, untuk pertama kalinya.

RK begitu ia disapa, memiliki tantangan untuk mencari jalan keluar mengenai keluhan sejumlah perusahaan di Kabupaten Karawang.

Begitu dikatakan, Sekretaris eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Rudi Martino di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/8).

Rudi mengatakan, sebanyak 136 perusahan dari berbagai sektor menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Karawang mengenai rekomendasi Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2019.

“Ini test case bagi gubernur kita, kalau beliau bisa mengatasi masalah ini dia lulus ya dari aspek ketenagakerjaan hubungan industrial utamanya pengupahan,” ujar Rudi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil./Foto: Ega

 

Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai daerah Industri menjadi tolak ukur dari kondusifitas atau tidaknya iklim perusahaan di Jawa Barat. Jika permasalahan ini dapat diatasi oleh Pemprov Jabar, maka pihaknya menilai RK lulus dari ujian.

“Karena seperti visi misi beliau sendiri kan Jabar juara, Jabar juara pekerja juara. Enggak mungkin ada Jabar juara pekerja juara kalau pengusaha tidak juara duluan,” katanya.

Sehingga, pihaknya berharap Pemprov Jabar melalui Disnakertrans sebagai leading sektor dapat menangani seserius mungkin permasalahan yang terjadi pada industri di Kabupaten Karawang. Karena jika tidak mendapatkan jalan keluar akan berimbas pada banyaknya pihak yang merugi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil./Foto: Ega

 

“Kalau tidak tertangani dengan baik kita akan rugi semua, pengusaha, pekerja dan pemerintah,” jelas dia.

Selanjutnya kata Rudi, perusahaan bangkrut atau pindah ke daerah, provinsi bahkan negara lain, maka yang akan terkena dampak adalah para pekerja.

Karena sistem pengupahan adalah masalah yang sangat urgent lantaran ruh dari hubungan utama industrial ketenagakerjaan adalah pengupahan.

“Apalagi Karawang menjadi perhatian kita semua, bukan hanya di Jabar tapi bahkan di nasional. Presiden dan wakil presiden juga pasti memperhatikan ini. Jadi untuk menyelesaikannya harus se-taat azas mungkin seperti yang Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) sering sampaikan,” pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil./Foto: Ega

 

Diketahui, Apindo sendiri terlah menyerahkan bukti surat penolakan rekomendasi Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Kabupeten Karawang dari 136 perusahaan kepada Disnakertrans Jabar, Jumat (23/8). Dalam hal ini melibatkan sejumlah sektor, yakni sektor komponen, sektor elektronik, sektor baja, sektor kimia, sektor rokok, sektir makanan dan minuman, sektor galian bukan logam dan sektor plastik.

Ketua DPK Apindo Karawang Abdul Syukur mengatakan, penolakan tersebut dilatarbelakangi lantaran rekomendasi UMSK 2019 yang diajukan Bupati Kabupaten Karawang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 khususnya pasal 15 dan 16.

Dalam regulasi tersebut disebutkan, bahwa UMSK kabupaten harus terlebih dulu ada kesepakatan antara serikat sektor dan asosiasi sektor. Namun yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Karawang membuat rekomendasi tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan pihaknya.

“Dan gubenur pun di sana ditegaskan tidak bisa mengambil diskresi terkait dengan UMSK. Karena kalau tidak ada kesepakatan, maka berlaku upah yang lama selama upahnya itu tidak lebih rendah dari UMK,” ujar Syukur.

Menurut dia, nilai UMSK 2019 yang dirokemendasikan oleh Bupati Kabupaten Karawang cenderung memberatkan industri, yaitu di angka Rp4,2 juta hingga Rp4,9 juta. Sehingga akan berdampak terhadap daya saing industri di Kabupaten Karawang dibandingkan dengan di daerah lain.

Syukur mencotohkan, Jika industri garmen di Kabupaten Karawang harus membayar upah Rp4,2 juta sementara di Kabupaten Subang hanya Rp1,8 juta. Ketimpangan angka tersebut otomatis akan sangat memberatkan untuk dapat bersaing. Hal tersebut berlaku juga di sektor industri lainnya.

“Dampak dari upah ini sangat jelas. Karawang pengangguran tertinggi nomor tiga di Jabar. Dan tahun 2017-2018 sudah banyak industri yang hengkang dari Karawang. Ada yang ke Majalengka, ada yang ke Jepara bahkan ada yang ke luar negeri. Karena upah di karawang paling tinggi se Asia tenggara. Dan ini menjadi tantangan tersendiri,” paparnya.

Dengan upah yang cenderung tinggi disanding daerah lainnya itu, dia sampaikan, masyarkat di Kabupaten Karawang sendiri akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebab, jika industri tersebut sukar untuk bersaing maka akan melakukan efisiensi, misalnya pengurangan karyawan.

“Penolakan rekomendasi bupati ini ada beberapa langkah yang kita lakukan secara normatif. Kita sudah lakukan ke kementerian dan ke Ombudsman. Bila tidak ada jalan keluar maka akan menempuh jalur hukum ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara),” pungkasnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Disnakertrans Jabar Agus Hanafiah menilai adanya keluhan dari sejumlah perusahaan ini semata-mata sebagai kontruksi pemerintah agar lebih baik. Khususnya di bidang industri dan ketenagakerjaan.

Agus memastikan, surat penolakan rekomendasi UMSK 2019 tersebut akan segera disampaika kepada Kepala Disnakertrans Afriandi yang sedang tidak ada di lokasi.

“Akan secepatnya kami akan sampaikan kepada Pak Kadis dan agar Pak Kadis segera menyampaikanya kepada Gubernur,” pungkasnya.

(yud/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds