DPRD Jabar Minta Ada Evaluasi PPDB Jika Terjadi Pelanggaran

Ineu Purwadewi Sundari./Foto: Istimewa

Ineu Purwadewi Sundari./Foto: Istimewa

POJOKJABAR.com, BANDUNG – DPRD Jawa Barat menyoroti adanya Pelanggaran dalam PPDB siswa SMA tahun 2019.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan bahwa jika ada pelanggaran harus dievaluasi.

“Evaluasi saja PPDB di Jabar jika memang terjadi pelanggaran. DPRD akan mengawasi dan terus harus dilakukan,”jelasnya, Jumat (19/7).

Dengan sistem PPDB zonasi, kami juga menyoroti soal masih kurangnya sekolah di sejumlah daerah di beberapa kabupaten dan kota.

“Jabar kan sudah alih kelola, memang tidak semua mulus perlu ada pembenahan ,” terangnya.

PPBD Online

PPBD Online

 

Perihal unit sekolah baru, atau ruang kelas baru, Pemprov perlu menyiapkan segera.

“Harus evaluasi terus, DPRD melakukan pengawasan. Kalau masih ada masalah, terus dilakukan upaya perbaikan,” jelasnya.

Sarana pra sarana sekolah, menurut Ineu menjadi masalah teknis yang harus bisa diminimalisir.

“Seluruh stakeholder di Jabar dalam bidang pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, sempat diberitakan di Pojokjabar.com terkait PPBD, bahwa Ombudsman Jawa Barat kembali menerima laporan Pengadilan Mengenai PPDB (penerimaan Peserta Didik baru) di Jawa Barat.

Ombudsman Jawa Barat

Ombudsman Jawa Barat saat menerima laporan terkait PPBD, Kamis (18/7/2019)./Foto: Arief

 

Laporan mengenai adanya kecurangan tersebut dilapangkan oleh FAGI (Forum Aksi Guru Indondesia) Fortusis (Forum Orang Tua Siswa), Askida (Asosiasi Komite Sekolah Indonesia).

Kepala perwakilan Ombudsman Jabar Haneda Lastoto membenarkan adanya laporan tersebut.

“Ya, tadi jam 15.00 ada laporan dari tiga organisasi bidang pendidikan,” jelasnya, Kamis (18/7/2019).

]Haneda menambahkan, pihaknya akan memproses laporan hingga dua hari ke depan.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari (ist)

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari (ist)

 

“Kita proses dua hari, nanti kita rapat pleno terkait langkah Ombudsman,” jelasnya.

Pihak pelapor Iwan Hermawan Ketua FAGI mengatakan, bahwa dalam laporannya ke Ombudsman Jabar disebutkan SMA favorit di Bandung diduga melakukan sistem jual beli kursi atau sistem titipan.

(arf/adv/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds