Curhat Disdukcapil Kota Bandung Soal Kartu Keluarga Bodong Saat PPDB 2019

PPBD

PPBD


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Disdukcapil Kota Bandung membantah adanya kartu keluarga bodong yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Bandung.

Hal ini menyikapi adanya isu KK bodong dalam penerimaan siswa baru.

Kadisdukcapil Kota Bandung Popong W Nuraeni, Disdukcapil mengeluarkan KK sesuai dengan prosedur.

” Sepanjang masyarakat melaporkan dan persyaratan dipenuhi kami layani. Kami tidak uji meteril,” jelasnya, selasa (16/7).

Untuk bulan juni juli kalau ada KK yang dibuat kan nggak bisa masuk sebagai persyaratan untuk PPDB.

Kartu Keluarga

Ilustrasi Kartu Keluarga.

 

“Persyaratan ppdb KK minimal 6 bulan, sampai dengan pendaftaran kemaren. Apalagi yang baru 1 bulan nggak bisa diterima,” jelasnya.
Mekanismenya pembuatan KK nya sendiri, Popong mengatakan bahwa pindah tidak harus satu keluarga.

“Jadi boleh tidak satu keluarga, ada 1 atau 2 orang dari KK yang bersangkutan pindah ( ikuti prosedurnya ),” jelasnya.

Proses ini harus seijin pemilik KK baru.

“Orang pindah bisa nebeng di KK orang lain dengan seizin pemilik KK tersebut dengan bukti pernyataan si pemilik KK,” terangnya.

blanko kk

Ilustrasi Kartu Keluarga (KK).

 

Dalam pengajuan, misalkan belum punya tempat tinggal pribadi dan tinggal di tempat kost dan ngontrak maka harus seizin si pemilik alamat rumah.

“Harus ada izin dari yang punya kost  atau yang pemilik kotrakannya,” paparnya.

Jika anak yang usia dibawah 17 tahun, harus ada pernyataan orang tua bertanggung jawab atas putranya ikut di KK orang lain.

“Pindah harus membawa skpwni ( surat keterangan pindah warga negara indonesia ),” terang Popong menambahkan.

PPBD

PPBD

 

Menanggapi adanya informasi KK yang dianggap bodong, Disdukcapil kota Bandung bisa menelusuri hal tersebut.

“Jika ada KK bodong,  kami bisa bantu cek by sistem dan dari fisiknya kami akan tau itu asli atau tidak,” jelasnya lagi.

Popong menekankan,  bagi yang pindah pasti hrsnya bawa skpwni lapor RTdan RW.

“Jadi, yang tau secara de facto adalah  RT dan RW, yang mengizinkan warga ini ada di wilayahnya atau tidak,” tegasnya.

Pemilik KK yang mengikuti prosedur pasti akan terdaftar di database.

“Bisa di cek secara sistem. Satu dua orang yang pindah secara prosedur akan ketahuan, sebaliknya yang tidak ikut prosedur KK-nya suatu saat akan ketahuan dan bermasalah,” jelasnya.

(arf/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds