PPDB Jalur Guru Dihapus, Guru Ini Ikut Protes Zonasi PPDB

Aksi guru Bandung soal zonasi, Rabu (3/7/2019),.Foto: Arief

Aksi guru Bandung soal zonasi, Rabu (3/7/2019),.Foto: Arief


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Iman Rohayai, seorang guru di Kota Bandung ikut memprotes adanya sistem zonasi saat PPDB 2019.

Sebagai seorang guru, Iman menjadi korban sistem zonasi bagi anaknya yang hendak mendaftar sekolah.

“Jadi, saya sebagai guru pun korban sistem zonasi, bahkan anak saya sendiri mau masuk SMA ga keterima karena sistem zonasi ini,” jelasnya, usai aksi di depan Pemkot Bandung, Rabu (3/7).

 

Iman bahkan mengkritisi adanya jalur perpindahan orang tua.

“Dulu tahun 2018 masih ada jalur guru, sekaramg dihapus diganti jalur perpindahan orang tua. Namun sekaang sepertinya rakyat dipermainkan, masa anak Gubernur dari Cigadung bisa sekolah di SMA favorit, padahal domisilinya jauh, itu yang saya sayangkan,” jelasnya.

Aksi guru Bandung soal zonasi

Aksi guru Bandung soal zonasi, Rabu (3/7/2019),.Foto: Arief

 

Menyikapi hal tersebut, Iman meminta pemerintah tegas.

“Pemerintah harus tegas, dan jangan berpihak kepada pejabat, berpihak kepada rakyat,” jelasnya.

Perihal kartu keluarga, pemerintah harus jeli juga.

Aksi guru Bandung soal zonasi

Aksi guru Bandung soal zonasi, Rabu (3/7/2019)./Foto: Arief

 

“Aparat kewilayahan jangan ikut bermain dengan memanipulasi kartu keluarga. Seharusnya kartu keluarga si anak itu masuk sesuai nama orang tua, bukan hanya numpang kartu keluarga,” jelasnya.

Sebelumnya juga diberitakan, puluhan orang tua murid (ibu-ibu, red) memprotes soal zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Hal itu terungkap saat para orang tua tersebut menggelar aksi di depan kantor Pemkot Bandung jalan Wastukencana, Rabu (3/7).

Para orang tua siswa ini turut serta membawa anak-anak saat melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi soal sistem zonasi di Bandung

Aksi soal sistem zonasi di Bandung, Rabu (3/7/2019)./Foto: Arief

 

Menurut salah satu orang tua siswa, Lilis Setiawati mengatakan, bahwa aksi ini dilakukan karena sangat merugikan masyarakat.

“Anak saya ini daftar di sekolah SMP negeri, tapi ditolak. Padahal jaraknya 400 meter,” jelas Lilis saat aksi di depan Pemkot Bandung, Rabu (3/7).

Lilis menambahkan, dirinya lalu meminta rekomendasi RMP (rawan meneruskan pendidikan) ke kelurahan, namun tetap ditolak pihak sekolah negeri yang dekat dengan rumah.

Kedatangannya ke Pemkot Bandung ini, untuk meminta Pemkot menjelaskan soal zonasi.

“Anak saya belum daftar ke sekolah manapun, karena sekolah terdekat pun tidak diterima,” jelasnya.

Para pendemo sendiri, tengah diterima oleh pihak Pemkot Bandung di ruang tamu Wali Kota Bandung.

(arf/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds