Fadli Zon Sebut Situng KPU Cacat, Minta Dihentikan, Ungkap Banyak Temuan

Fadli Zon di lokasi baliho yang hendak diturunkan Satpol PP dan aparat gabungan (ist)

Fadli Zon di lokasi baliho yang hendak diturunkan Satpol PP dan aparat gabungan (ist)


POJOKJABAR.com, JAKARTA— Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Sistem Hitung (Situng) KPU cacat. Fadli mengemukakan puluhan penjelasan di Twitter mengenai ini.

“Sistem ini cacat. Situng KPU bisa salah hitung. Ini bisa menambah kisruh dan semakin menurunkan kredibilitas KPU di mata masyarakat. #SitungKPUCacat,” ungkap Fadli Zon melalui Twitternya, Minggu (5/5).

Menurut Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI ini, Tim IT BPN dan relawan Prabowo-Sandi telah menemukan 12.550 kasus salah input data dalam Situng KPU.

Fadli meminta audit forensik IT KPU dilakukan. Bahkan permintaan itu disampaikannya sejak September 2018.

“Tujuannya untuk mendeteksi data DPT amburadul dan sistem yang bisa manipulatif dengan algoritma tertentu. Ada 17,5 juta DPT bermasalah hasil temuan Tim IT BPN,” katanya.

“Forensik diperlukan agar bisa menjamin keamanan dan mencegah intruder dari luar. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Namun sayangnya, permintaan audit forensik tersebut tak direspons,” kata Fadli.

Meski mengklaim telah menemukan banyak kekeliruan dan kejanggalan, Fadli memandang respons KPU selalu normatif.

Fadli menyebut respons KPU yang menurutnya kerap mengatakan faktor human error sudah tak lagi bisa dimaklumi karena, selain tak menyelesaikan masalah, hal itu menandakan sikap kurang bertanggung jawab.

Ada beberapa dugaan cacat Situng KPU versi Fadli Zon yang  ditulisnya  secara panjang di akun Twitternya @fadlizon :
1. Kelemahan pertama, terletak pada sistem penghitungan yang dibangun. Situng KPU saat ini tak dilengkapi sistem koreksi dini pada tahapan input data. Padahal untuk menerapkan fungsi tersebut, menurut beberapa ahli IT, hanya membutuhkan bahasa pemrograman yang sederhana.

“Ini jelas kelemahan elementer yang fatal. Bagaimana bisa KPU sebagai lembaga resmi negara berani menampilkan grafik dengan data yang kebenarnya tak terjamin semacam itu,” katanya.

2. Kelemahan kedua, dalam proses input masih ada data yang tak dilengkapi hasil scan lembar C1.
Info dari KPU, sempat ada sekitar 1 juta file tanpa pindaian C1.

Menurut KPU RI, hal tersebut disebabkan kapasitas penyimpanan data pada sistem yang telah penuh. Sehingga, memori tak bisa menampung file yang dikirim dari KPU daerah.

“Jika benar demikian, maka menurut saya, apa yang dilakukan KPU selama ini sangat amatiran. Untuk hajat sebesar pemilu serentak, segala kebutuhan harus dipersiapkan dengan baik, bersifat antisipatif,” katanya.

3. Kelemahan ketiga, terkait tenaga penginput data. Berdasarkan pemaparan ketua KPU, di setiap KPU Kabupaten/Kota terdapat 25 petugas input. Ada juga yang bertugas sebagai verifikator. Mereka inilah yang menjadi ujung tombak proses real count KPU.

“Masalah yang kami temukan dari paparan KPU, petugas input kerap juga menjadi verifikator. Mereka inputer tapi juga verifikator. Seharusnya tak boleh,” katanya.

“Karena, mustahil akan ada verifikasi data yang berkualitas, jika cara kerjanya tumpang tindih seperti itu. Tugas penginput dan verifikator data harus tegas dipisahkan dan dilaksanakan oleh petugas yang berbeda,” katanya.

4. Keempat, KPU juga menyatakan tenaga input dan verifikator memiliki IP Address yang berbeda. Namun, ketika dikonfirmasi berapa total jumlah pasti IP Address petugas input data, tak ada yang mampu menyebutkannya.

“Data dasar seperti ini seharusnya wajib diketahui KPU,” jelasnya.

Bahkan idealnya, KPU wajib melakukan pengawasan berkala terhadap trafik ID adress.

5. Kelemahan kelima, terkait server KPU. Informasi dari hasil pemantauan langsung, server KPU saat ini berada di tiga lokasi.

Di kantor KPU, BPPT, dan Sentul. Server utama ditaruh di kantor KPU, sementara di BPPT dan Sentul difungsikan sebagai cadangan.

“Secara sederhana, dari sidak tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa Situng KPU memang longgar,” jelasnya.

Aturan validasinya lemah sehingga celah bagi terjadinya manipulasi sangat besar. Saya kira hal itu menjelaskan kenapa salah input C1 dalam Situng KPU terjadi begitu masif.

“KPU saya kira tak lagi bisa berlindung di balik disclaimer yang menyebutkan bahwa apa yang ditampilkan dalam Situng bukanlah hasil resmi,” ucap Fadli.

Setelah melihat langsung ke lokasi server di kantor KPU RI, kondisi ruang penyimpanan server sangat tidak representatif.

Sistem yang digunakannya juga sederhana. Operating system-nya menggunakan linux, database mysql, dan program php.

Program-program tersebut bahkan bisa diperoleh gratis. Secara fisik, server KPU itu tak representatif. Seorang ahli IT menaksir dari segi biaya server KPU itu di kisaran 1-2 miliar rupiah. Begitupun dengan operation room-nya.

Berdasarkan keterangan yang saya dapat di lokasi, KPU juga tak menggunakan server bersertifikat ISO (The International Standardization of Organization) 27001.

Padahal, sertifikat itu merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi, atau dikenal juga dengan Information Security Management System (ISMS).

Ketika ditanyakan adakah admin server di lokasi, dijawab tidak ada. Tidak ada yang tahu bagaimana mengakses server, login-nya. Sehingga belum bisa disimpulkan bahwa fisik server KPU itu benar-benar server KPU yang aktif.

“Mengingat telah ditemukan banyaknya kelemahan, Situng KPU saat ini harusnya tidak diteruskan,” katanya.

“Banyaknya kasus salah input serta proses verifikasi yang lemah, menjadikan Situng KPU sudah tak bisa lagi dijadikan instrumen kontrol penghitungan manual KPU. Sistem ini cacat. Situng KPU bisa salah hitung. Ini bisa menambah kisruh dan semakin menurunkan kredibilitas KPU di mata masyarakat,” kata Fadli dalam rangkaian cuitannya di Twitter.

 

(ral/int/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds