Kukuhkan Kepengurusan LKS Jabar, Em Il Langsung Bikin Janji Bikin Aturan bagi Perusahaan

Pengukuhan LKS Tripartit./Foto: Istimewa

Pengukuhan LKS Tripartit./Foto: Istimewa

Quick Count Pilpres 2019

POJOKJABAR.com, BANDUNG– Kepengurusan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2018-2021 dikukuhkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung.

Pengukuhan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat.

Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 560/Kep.712-Yanbangsos/2018 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2018-2021 yang ditetapkan di Bandung, 17 Juli 2018. Lembaga ini diketuai langsung oleh Gubernur Jawa Barat.

Menurutnya, LKS Tripartit harus menjadi representasi hubungan industri. Dengan begitu, lembaga ini bisa menjadi tempat di mana pemerintah, industri, dan buruh berdiskusi bersama dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu.

“Lembaga Tripartit ini harus menjadi representasi dari yang namanya hubungan industrial ini. Harusnya semuanya bisa di musyawarahkan karena Indonesia adalah negeri Pancasila,” kata Emil sapaan akrabnya, Selasa (26/3).

Lebih lanjut, Emil menuturkan, industri mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, termasuk dalam mengurangi tingkat pengangguran.

“Dalam teori ekonomi tidak ada cara mengurangi pengangguran tercepat kecuali industri memang. Karena satu kali pabrik buka bisa seribu orang bekerja, jadi industri ini penting,” katanya.

Namun, Emil juga menekankan industri perlu ada keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja.

“Maka saya akan buat aturan, bahwa setiap industri pabrik harus menyediakan rumah susun (dekat pabrik),” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar (Pojokjabar.com group).

Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan, yakni industri diminta membuat perumahan buruh di dekat pabrik atau lokasi kerja, serta menyelenggarakan sekolah di pabrik bagi putra daerah. Pihaknya juga akan mengupayakan agar pabrik itu bisa memberikan kursus kepada putra daerah untuk langsung disalurkan sesuai kebutuhan.

Ke depan, Emil juga akan membuat aturan agar perusahaan atau industri yang beroperasi di Jawa Barat membayar pajaknya di Jawa Barat.

“Kita juga akan buat peraturan semua perusahaan yang berproduksi di Jawa Barat harus bayar pajaknya di Jawa Barat. Boleh punya kantor pusat di Jakarta tapi harus punya kantor cabang di kabupaten/kota di Jawa Barat,” tandasnya.

(gan/rmol/pojokjabar)

loading...

Feeds