Kasus Korupsi DPRD, Hakim Minta Jaksa Perdalam 13 Item Aliran Dana 2,4 Milyar Lebih

Para anggota DPRD Purwakarta saat di konfrontir oleh jaksa penuntut umum didepan hakim tipikor prihal tandatangan, mereka mengakui kalau tandatangan di kwitansi2 tersebut tandatangannya pada sidang kasus korupsi di pengadilan tipikor bandung beberapa waktu lalu.

Para anggota DPRD Purwakarta saat di konfrontir oleh jaksa penuntut umum didepan hakim tipikor prihal tandatangan, mereka mengakui kalau tandatangan di kwitansi2 tersebut tandatangannya pada sidang kasus korupsi di pengadilan tipikor bandung beberapa waktu lalu.

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Hari ini rencanya pembacaan tuntutan atas kasus korupsi sppd fiktif di DPRD Purwakarta tahun anggaran 2016, pembacaan tuntutan kepada kedua terdakwa yaitu Hasan dan Rifa’i seyogyanya dibacakan Rabu minggu lalu namun pihak kejaksaan meminta diundur.

“Ya seharusnya Rabu minggu lalu, namun jaksa minta pembacaan tuntutannya mundur hari ini (Senin 25/03),” ujar Deden,SH pengacara Rifa’i.

Pada sidang sebelumnya, terbuka dengan lebar masalah korupsi sppd fiktif di DPRD Purwakarta. Akar masalahnya ada di 13 item pengeluaran anggaran, dari ke 13 item tersebut dijumlahkan totalnya hingga 2,4 Milyar lebih.

Majelis hakim pada sidang yang lalu memerintahkan kepada pihak kejaksaan untuk mendalami 13 item aliran dana yang jumlahnya mencapai milyaran, hingga adanya kerugian negara.

“Kepada jaksa ini tinggal dipanggil kembali para penerima uangnya, kemudian ditanya siapa yang menyerahkan uang-uang tersebut,” ujar majelis hakim, Rabu (06/3).

Dari 13 item aliran dana yang dibacakan majelis hakim, dari mulai aliran dana terkecil jutaan rupiah hingga yang terbesar mencapai ratusan juta rupiah.

“Ini kebanyakan yang memerintahkan mengeluarkan uang para pimpinan dewan,” tambah majelis hakim.

Seperti diketahui, kasus korupsi sppd fiktif di DPRD Purwakarta sudah menyita perhatian publik khususnya di Purwakarta. Banyak masyarakat menunggu-nunggu hasil keputusan dari pengadilan tipikor, karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam sidang-sidang sebelumnya.

“Kita terus memantau, dalam fakta-fakta persidangan sangat jelas para anggota dprd mengakui menandatangani kwitansi kosong. Artinyakan sudah jelas, uang itu larinya kemana saja,” ujar Asep Saepudin, ketua LSM GMPB. (Arf/pojokjabar)

loading...

Feeds