Hakim Perintahkan JPU Periksa 13 Item Penerima Aliran Dana, Siapa Saja Penerimanya?

Para saksi tambahan sebanyak 9 orang dari kesekretariatan dewan yang dihadirkan tim jpu purwakarta, pada sidang kasus sppd fiktif di dprd purwakarta.

Para saksi tambahan sebanyak 9 orang dari kesekretariatan dewan yang dihadirkan tim jpu purwakarta, pada sidang kasus sppd fiktif di dprd purwakarta.

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Majelis hakim kembali mengingatkan dan memerintahkan kepada para Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Purwakarta, untuk melakukan penyelidikan terhadap nama-nama yang tercantum dalam 13 item yang diduga menerima aliran dana kasus korupsi sppd fiktif di DPRD Purwakarta.

“Jangan sampai kedua terdakwa ini kita hukum atas kerugian negara yang mencapai 2,4 Milyar, tapi untuk para penikmat anggarannya dibiarkan,” ujar majelis Hakim pada sidang kasus korupsi sppd fiktif kepada tim JPU dari Purwakarta, Rabu (6/4).

Seperti diketahui dari 13 item tersebut diketahui jumlah total kerugian negaranya mencapai 2,4 milyar. Hal itu diketahui saat pihak Penasehat Hukum (PH) terdakwa merinci seluruh aliran dana yang diduga fiktif, kemudian dijumlahkan hingga kerugian negaranya mencapai 2,4 Milyar.

Dari ke 13 item tersebut, dari yang nilainya terkecil 3,5 juta, puluhan juta hingga ratusan juta. Berbagai nama disebutkan didalam item-item tersebut, sehingga kemungkinan besar pihak JPU akan mengeluarkan sprindik baru untuk masalah korupsi di dprd purwakarta tersebut.

Adapun nama-nama yang di sebutkan dalam aliran dana itu antara lain unsur pimpinan DPRD, Neng Supartini menerima aliran dana puluhan juta rupiah, Sri Fujiutami menerima aliran dana puluhan juta rupiah, Sarip Hidayat menerima aliran dana puluhan juta rupiah kemudiam ada aliran dana untuk komisi dari mulai komisi 1-4 nilai totalnya mencapai Rp. 406 Juta, kemudain juga ada dana Cash Back untuk para anggota dewan yang nilainya mencapai 270 juta. Sehingga dari seluruh item tersebut nilainya mencapai 2,4 milyar.

Pada sidang kasus sppd fiktif korupsi di DPRD tersebut, pihak JPU menghadirkan 9 orang saksi tambahan dari unsur kesekretariatan DPRD Purwakarta yang meliputi 4 orang staf komisi dan 4 orang dari bagian keuangan dan 1 satu dari bagian umum kesekretariatan dprd. (Arf/pojokjabar)

loading...

Feeds