Suap Bupati Cirebon Agar Jadi Kadis, Majelis Hakim Tolak Uang Pengganti Ratusan Juta

Sidang Suap Bupati Cirebon di PN Tipikor Bandung./Foto: Arief

Sidang Suap Bupati Cirebon di PN Tipikor Bandung./Foto: Arief

POJOKJABAR.com, BANDUNG– Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung memvonis hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, kepada mantan Sekdis PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto selaku terdakwa.

Vonis dijatuhkan Hakim Ketua Fuad Muhammadi dalam sidang dengan agenda putusan, di ruang sidang V Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/2).

Gatot Rachmanto, terdakwa kasus suap atau gratifikasi pada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, divonis bersalah melakukan tindak pidana suap sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

“Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda Rp 50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti 2 bulan kurungan,” ujar Ketua Majelis Hakim Fuad Muhammadi, Rabu (20/2) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.

Vonis hakim yang dibacakan Hakim Ketua Fuad Muhammadi ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Gatot dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta dan uang pengganti Rp 100 juta karena Gatot bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan terhadap Gatot ini, majelis hakim menolak tuntutan uang pengganti Rp 100 juta.

“Untuk uang pengganti kami tolak, karena uang suap itu bukan dari keuangan negara yang diberikan Terdakwa Gatot kepada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi,” terang Hakim Ketua Fuadi.

Dirinya menegaskan, tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan uang ganti rugi.

“Tak ada alasannya, sehingga kami tolak,” jelas Fuad.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat Gatot yang baru dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR, diminta Sunjaya untuk memberikan sejumlah uang karena sudah diangkat dan dilantik. Kemudian, pada 22 Oktober 2018, Sunjaya menyerahkan uang Rp 100 juta ke Sunjaya via ajudannya, Deni Sihabudin.

Sunjaya terkena operasi tangkap tangan KPK dalam kasus ini karena menyerahkan uang tersebut. Bersamaan dengan kasus ini, Sunjaya juga turut terlibat namun perkaranya belum disidangkan.

Dalam pertimbangannya, Fuad menyebut perbuatan memberi uang ke Sunjaya dilarang oleh ketentuan perundang-undangan namun tetap dilakukan. Selain itu, tidak ada alasan pemaaf untuk meniadakan pidana pada terdakwa.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa memberi uang ke Sunjaya, tidak sesuai dengan Undang-undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

(arf/pojokjabar)

loading...

Feeds