Kepala Desa di Tasik Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Modus Operandinya Ngeri

Ekspose kasus korupsi dana desa, Senin (10/12/2018)./Foto: Arief

Ekspose kasus korupsi dana desa, Senin (10/12/2018)./Foto: Arief

POJOKJABAR,com, BANDUNG– Momen hari anti korupsi tanggal 9 Desember 2018, dilakukan pengungkapan oleh jajaran Polres Tasikmalaya, Senin (10/12).

Polisi berhasil menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan bantuan keuangan sarpras Kab. Tasikmalaya. Dengan tersangka APN, selaku Kepala Desa Indrajaya Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya) dan KUN (Kepala Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pengungkapan ini berdasarkan adanya laporan warga ke Polres Tasik Kota tentang adanya pelanggaran dalam penggunaan dana desa dan dana bantuan provinsi Jabar.

“Pelapor melaporkan perihal ini tanggal 30 Juli 2018 lalu, dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, mengerucut adanya tersangka,” terangnya, Senin (10/12).

Sementara itu Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Feby Maruf, mengatakan bahwa kronologis kasus korupsi ini terjadi pada bulan Agustus s.d. Desember 2016, dan korupsi bantuan keuangan Prov. Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur Oktober 2014 s.d. Desember 2014. Tempat kejadian perkara di Desa Indrajaya dan Desa Sinagar Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya

“Modus operandi yaitu tersangka APN, Kepala Desa Indrajaya Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya melakukan pemotongan dana desa dan bantuan keuangan sarpras untuk pembangunan infrastruktur Desa Indrajaya T.A. 2016 sebesar Rp. 354.600.000,- dari total anggaran Rp. 698.800.267,,” papar Kapolres Tasikmalaya Kota, Senin (10/12).

Lalu Kepala Desa Sinagar Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya mengalihkan anggaran bantuan keuanganProv. Jawa Barat senilai Rp. 100.000.000,- untuk kegiatan lain tidak sesuai dengan perencanaan.

“Pelaku ini merubah anggaran yang tidak sesuai peruntukan dalam anggaran tersebut,” jelasnya.

Polisi menyita barang bukti dari APN berupa dokumen proposal permohonan bantuan, permohonan bantuan, permohonan pencairan, laporan pertanggungjawaban dana desa dan bantuan keuangan sarpras.

“Kita juga menyita uang tunai Rp. 15 juta dan bukti setoran uang Rp. 30 juta ke Kas Negara. Sementara barang bukti dari KUN berupa dokumen proposal permohonan bantuan keuangan ke Prov. Jawa Barat,” terangnya.

Penyidik Polres Tasik kota, telah melakukan pemeriksaan kepada lima orang saksi.

“Saksi-saksi dalam kasus tersebut adalah Camat setempat, staf desa, Bagian Keuangan Prov. Jawa Barat, BPMKB Prov. Jawa Barat, Inspektorat Kab. Tasikmalaya,” paparnya.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, Kerugian negara akibat kasus APN tersebut adalah Rp. 323.000.000,- dan kerugian negara akibat kasus KUN adalah sebesar Rp. 100 juta.

“Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 UU. RI. No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkas Kapolres Tasik Kota.

(Arf/pojokjabar)

loading...

Feeds