Sibuk Kritisi Perda Syariah dari Luar, Gerindra Minta Grace Natalie Fokus Loloskan PSI untuk Bersuara

Grace Natalie Ketua Umum PSI

Grace Natalie Ketua Umum PSI

POJOKJABAR.com, JAKARTA- Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid meminta Ketua Umum PSI Grace Natalie fokus lolos ke DPR, daripada sibuk mengkritisi proses pembuatan undang-undang dari luar parlemen.

Sodik menyarankan kepada PSI lebih baik fokus pada pemenangan di Pileg 2019 mendatang agar dapat masuk ke DPR RI dan lolos parliamentary threshold dari pada mengkritisi proses pembuatan undang-undang dari luar parlemen.

“PSI segera masuk ke DPR capai parliamentary threshold, dan perdalam demokrasi serta hukum ketatanegaraan di Indonesia. Selama diputuskan oleh DPR, itu ya legal,” katanya, Selasa (13/11/2018).

Baca :

Alumni 212 Ini Sebut Ketua Umum PSI Grace Natalie Melawan Pancasila, Ini Sebabnya!

Hal itu disampaikan Sodik merespons pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang menyatakan tidak akan mendukung pembahasan Peraturan Daerah tentang Syariah atau Injil ketika dipercaya oleh masyarakat untuk duduk di parlemen pada pemilu mendatang.

“Masuklah ke DPR. Bawa ide tersebut. Sampaikan dan bertarung dengan partai lain,” katanya.

Sodik pun memberikan penjelasan, faktanya sekarang ada Undang-Undang Daerah Khusus yang melegalkan Perda Syariah dan ada UU Syariah seperti UU Perbankan yang melihat ada manfaat ekonomi syariah.

“Jadi bertarunglah di DPR dengan ilmu yang lengkap dan dengan pemahaman yang benar tentang empat pilar bangsa,” kata Sodik Mudjahid di Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Ia menambahkan, sejumlah daerah menjadikan Perda Syariah sebagai peraturan bukan berarti tanpa dasar yang jelas.

Misalnya di Aceh, lanjut Sodik, menjadikan Perda Syariah sebagai acuan hukum di wilayahnya karena Bumi Serambi Mekah itu telah menjadi salah satu daerah khusus yang diatur dalam Undang-undang Daerah Khusus.

“Jadi Perda Syariah seperti di Aceh karena dilindungi Undang-undang Daerah Khusus, ya legal dan syah,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan, DPR sebagai legislator tidak mungkin membuat produk undang-undang dengan cara asal-asalan.

Menurutnya, undang-undang yang dibahas dan diketuk di DPR RI telah melalui proses kajian yang mendalam, termasuk melihat asas manfaat untuk kepentingan masyarakat luas.

(ral/viva/pojokjabar)

loading...

Feeds