MPR Tegaskan PP 43/2018 Bukan Peraturan Baru, Minta Pihak Ini Nanti Jangan Sibuk Melapor Demi Rp 200 Juta

Ilustrasi korupsi

Ilustrasi korupsi


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Peraturan Pemerintah (PP) 43/2018 mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

PP tersebut dikeluarkan pemerintah.Korupso

Namun, harus menjadi catatan, PP tersebut tidak mengatur perlindungan terhadap pelapor.

Anggota MPR Arsul Sani menjelaskan bahwa PP itu membawa komplikasi-komplikasi lain, seperti perlindungan saksi, sertifikasi LSM pelapor korupsi, dan pemberian hadiah.

“Karena itu, PP ini memerlukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut dari penegak hukum,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center DPR Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (12/10).

dugaan-korupsi

Ilustrasi Dugaan Korupsi

 

Arsul Sani mengatakan, PP 43/ 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 September 2018 mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun politisi PPP itu menegaskan bahwa PP itu bukan hal yang baru. Sebab PPP tersebut merupakan pengganti peraturan yang dulu sudah ada, yaitu PP 71/2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds